Terbaru

Kejaksaan Agung Intensifkan Penyidikan Kasus Korupsi Hibah Bansos

KopiOnline Jakarta,– Kejaksaan Agung (Kejagung) semakin mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) Pemprov Sumatera Selatan tahun 2013 yang diduga merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah.

“Proses penyidikan masih terus berjalan sampai saat ini. Diketahui kalau yang duhulu proses tahap persidangan, ini masih pengembangan, tentu jalannya masih kita lakukan,” ujar Adi Toegarisman, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, di Jakarta, Jumat (26/10/2018)

Menurut Adi, tim penyidik bekerja hati-hati untuk menjaga kegagalan dalam proses penuntutan nantinya. Apalagi perkara ini mendapat perhatian dari masyarakat.

“Fakta persidangan, pemeriksaa saksi, itu memang untuk membuat utuh perkara ini, sehingga memang tergambar secara jelas, bagaimana kerugian negaranya, bagaimana pelakunya dan bagaimana peristiwanya,” jelas Adi.

Ditanya soal pemeriksaan mantan Gubernur Sumsel Akex Noerdin apakah menyangkal atau mengakui? Jampidsus Adi Toegarisman mengungkapkan, masalah pemeriksaan tersangka mau ngaku mau tidak, alat bukti yang kita carikan tidak hanya dari keterangan tersangka saja, dan memang seorang tersangka mempunyai hak untuk menyangkal. “Itu harus dihargai. Kita harus profesional menanggapi itu,” pungkasnya.

“Yang penting kita fakta lain yang bisa kita nilai sebagai alat bukti. Kita kumpulkan dan penyidik ini bagaimana meyakinkan penuntut umun. Kita ini satu atap (penyidik dan penuntut) tapi tetap bekerja professional. Penyidikan bekerja ketika pelimpahan berkas tahap satu mereka tidak segan-segan berdiskusi panjang untuk menjelaskan pemahaman supaya tidak ada perbedaaan antara penyidik dengan penuntut umum. Itu tetap dilakukan,” jelas Adi.

Terkait adanya pihak lain, Adi mengatakan, tim penyidik masih dalam proses mengumpulkan semua fakta hukum dalam rangka nanti menyimpulkan siapa pihak yang terlibat keseluruhan itu. “Kalau ditanya siapa? Tunggu nanti penetapan dari penyidik, siapa yang dikatakan terlibat untuk dijadikan tersangka. Kita sedang berjalan, tunggu nanti kapan kita menetapkan (tersangka),” tutup Adi.

Beberapa waktu lalu, setelah memeriksa mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin, Giliran Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan, Ir. H Heri Amalindo MM yang diperiksa untuk dimintai keterangan terkait kasus ini.

Pemeriksaan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan, Ir. H Heri Amalindo MM dilakukan penyidik, Selasa (2/9) lalu. Orang nomor satu di PALI itu untuk sementara diperiksa sebagai saksi, pemeriksaan dilakukan karena Ir. H Heri Amalindo MM menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumsel dan Plt  Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) saat kasus ini terjadi yakni tahun 2013.

Tak hanya itu, penyidik juga memeriksa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum  Cipta Karya dan Plt Kepala Dinas PU Bina Marga Sumatra Selatan, Ir Rizal Abdullah sebagai saksi. Namun dua orang saksi tersebut bukan hal yang tidak mungkin jika ditemukan bukti dan dugaan keterlibatannya statusnya ditingkatkan menjadi tersangka.

Nama Rizal Abdullah bukan nama yang asing dalam pusaran perkara tindak pidana korupsi. Dalam penelusuran, Ir Rizal Abdullah pernah dihukum 3 tahun penjara terkait kasus korupsi proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serba guna di Sumatra Selatan. Saat itu Rizal Abdullah sebagai Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet (KPWA) Provinsi Sumatra Selatan.  Rizal Abdullah kini telah bebas dari balik jeruji besi setalah menjalani hukuman sejak 2015 lalu.

Sedangkan Ir. H Heri Amalindo MM juga nampaknya bukan yang pertama diperiksaan Kejaksaan, pada 2009 lalu, Heri Amalindo pernah diperiksa saat masih menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PU BM) Sumsel. Pemeriksaan terkait dugaan sejumlah proyek APBD tahun 2007 ketika dia menjabat Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Muba.

Kasus ini berawal adanya  temuan perubahan anggaran tahun 2013. Semula Pemprov Sumsel menetapkan alokasi hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 triliun dari APBD, lalu diubah menjadi Rp 2,1 triliun. Untuk mengungkap kasus ini ratusan bahkan sampai 1.000 saksi telah diperiksa penyidik,termasuk 140 lembaga swadaya masyarakat yang menerima pencairan dana hibah  dan anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin‎.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dana untuk bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD sebesar Rp1.492.704.039.000. Lalu pada APBD Perubahan naik menjadi Rp2.118.889.843.100. Dengan rincian Dana Hibah Rp 2.118.289.843.100 dan Dana Bantuan Sosial Rp600.000.000.

Dalam kasus ini, penyidik menemukan dugaan penyelewenangan  mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Semua proses tersebut langsung ditangani oleh Gubernur Sumatera Selatan tanpa melalui proses evaluasi/klarifikasi SKPD/Biro terkait. Sehingga diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan yang fiktif, tidak sesuai peruntukan, dan terjadi pemotongan. syamsir

 

Leave a comment