Terbaru

Ketua PWI, Atas S Depari Minta Kejagung Tidak Bosan Hadapi Forwaka

KopiOnline Karawang,- Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari menjelaskan kejaksaan adalah badan publik milik negara sehingga pihak kejaksaan jangan sampai bosan untuk menghadapi para wartawan yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung. Karena sekali saja bosan maka akan melemahkan sinergisitas.

ADVETORIAL

“‘Nggak’ boleh bosan, sekali ada kebosanan. Ini akan membuat sinergisitas lemah,” kata Atal saat menyampaikan ceramahnya pada sarasehan Puspenkum Kejagung dengan Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka), di Karawang, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Mantan Ketua Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Jaya ini mengungkapkan karena melalui informasi yang akurat dan presisi akan meningkatkan kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung.

Hal ini menjadi bukti terjadi sinergisitas antara Kejagung dengan Forwaka yang mana kejaksaan adalah pengacara negara dan penuntut umum.

Atal mengapresiasi Forwaka karena merupakan kumpulan wartawan yang punya pengalaman dalam liputan hukum. “Saya yakin betul teman-teman Forwaka harus menjadi sangat eksklusif, apabila ‘ngepos’ di Kejaksaan Agung,” kata Atal

Pada kesempatan itu, Atal juga mengungakpkan, berbagai bentuk tulisan yang beredar lewat media sosial atau medsos bukanlah produk jurnalistik. Meskipun, banyak serpihan informasi yang terdapat di medsos, namun hal itu perlu langkah verifikasi agar menjadi produk jurnalistik.

“Tulisan-tulisan di media sosial itu lebih dekat pada hoax. Itu kebanyakan bukanlah produk jurnalistik. Meskipun ada juga informasi yang bisa dikembangkan sebagai berita, maka perlu dipastikan dengan proses verifikasi agar menjadi produk jurnalistik,” tutur Atal S Depari.

Pada kegiatan tahunan Puspenkum dan Forwaka yang kali ini mengambil tema Penguatan Sinergitas Puspenkum Kejaksaan RI dengan Forwaka dalam Pemberitaan untuk Meningkatkan Public Trust itu, Atal Depari menuturkan, profesionalitas wartawan zaman sekarang cenderung dipertanyakan, dikarenakan begitu terbuka dan sangat mudahnya semua pihak mengakses dan menuliskan sesuatu di media sosial.

Tidak sedikit anggota pembaca medsos yang mengira bahwa tulisan-tulisan di medsos itu sebagai produk jurnalistik. Meski begitu, dia meyakinkan bahwa profesi jurnalis adalah profesi yang tidak akan tergoyahkan, dan profesionalisme wartawan sudah memiliki standar yang teguh dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Atal Depari setuju agar para wartawan profesional menginisiasi pembuatan regulasi yang berguna untuk menjaga dirinya dan juga mengontrol proses persebaran produk jurnalistik di media sosial agar sesuai Undang-Undang Pers dan KEJ.

“Kita akan menginisasi pembuatan legal drafting atau regulasi itu. Itu perlu dilakukan ke depan,” ujarnya.
Dengan tetap berpegang teguh pada UU Pers dan KEJ, lanjut dia, semassif apapun tulisan-tulisan personal atau hal-hal yang disebarluaskan lewat medsos, tidak akan mengganggu profesionalitas wartawan dalam pemberitaan.

“Tidak usah bosan. Tetap harus teguh dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalisme, penulisan-penulisan jurnalistik, itu pegangan profesionalitas kita. Selagi masih berpijak di situ, maka wartawan dan produk jurnalistik tetap profesional,” tuturnya.

Atal S Depari juga setuju, agar institusi pemerintah, terutama Kejaksaan Agung, juga saling bahu membahu mempublikasikan produk-produk jurnalistik profesional, agar masyarakat atau khalayak menjadi cerdas. “Tak usah terpengaruh dengan viral-viral yang tidak berdasar itu,” ujarnya.

Depari juga meminta, Kejaksaan Agung melakukan kerja sama dengan wartawan yang bertugas di lingkungannya, untuk memenuhi standarisasi atau sertifikasi wartawan sebagaimana telah dilakukan melalui Dewan Pers.

“Kita bisa bersama-sama mengupayakan sertifikasi untuk menjaga presisi dan keakuratan serta kebenaran dan profesionalisme media dan wartawan. Itu bukan hal yang sulit. Kiranya kejaksaan juga bersinergi,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Kejaksaan Agung, Abdul Muni, pada pembukaannya mengatakan, sinergisitas wartawan dengan kejaksaan harus ditingkatkan, untuk mencapai kepercayaan publik yang terus dinamis.

“Profesionalisme wartawan dan jaksa harus terus dijaga dan ditingkatkan. Sebab, itulah ujung tombak pemberitaan yang benar, dan juga ujung tombak penegakan hukum di Kejaksaan,” ujar Abdul Muni.

Kejagung Harapkan Sinergitas

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan RI, Dr Mukri SH MH, mengharapkan sinergitas Forrum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) dengan institusi Kejaksaan terus ditingkatkan.

Hal itu dikatakan Mukri dalam sambutannya usai penutupan acara sarasehan Kejagung bersama Forwaka di Hotel Mercure, Karawang, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

“Sinergi ini harus tetap dijaga dengan baik. Karena tanpa bantuan dari rekan-rekan tak akan berarti apa-apa. Perbuatan baik pada orang lain itulah ibadah yang paling disukai Sang Pencipta,” tutupnya.

Sementara itu Zamzam Siregar dari Harian Terbit terpilih sebagai Ketua Forwaka periode 2018-2020. syamsuri

 

 

Leave a comment