Terbaru

Kejakgung Jebloskan Lima Tersangka Korupsi Dana Pensiun PT Pupuk Kaltim

Jampidsus Kejagung Adi Toegarisman (kemeja putih di tengah) didampingi Direktur Penyidikan Korupsi Kejagung, Warih Sadono (paling kanan) dan Kapuspenkum Kejagung Mukri (paling kiri)

KopiOnline Jakarta,- Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menjebloskan ke rumah tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung lima orang tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur 2011-2016.

Seharusnya, ada tujuh orang tersangka yang harus mendekam di sel tahanan pada saat bersamaan. Namun, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) M Adi Toegarisman menyampaikan, dua orang tersangka tidak hadir.

“Dua orang tidak hadir. Sekarang lima orang ditahan, yang dua akan dipanggil lagi nanti,” ujar M Adi Toegarisman, di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (17/10).

Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) itu melanjutkan, asal mula kasus itu adalah pada tahun 1985 didirikan Yayasan Dana Pensiun dan Kesejahteraan Karyawan PT Pupuk Kaltim (Yapenkes).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Yapenkes berubah sebagai Badan Hukum Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur (DP-PKT).

Pada tahun 2005 sampai dengan 2015, DP-PKT telah melakukan investasi pembelian saham repo dan pembelian kondominium secara melawan hukum, yakni, pembelian atas saham laguna Cipta Griya Property (LCGP) sebagai saham repo.

Kemudian, pembelian saham PT DAJK, juga membeli saham repo. Selanjutnya, pembelian 30 unit kondominium di Jimbaran Bali senilai Rp 15 miliar.

“Ternyata kondominium itu telah diagunkan ke lembaga kredit desa,” ujar Adi Toegarisman.

Mantan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (kapuspenkum) itu melanjutkan, pembelian saham oleh DP-PKT itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan: 199/PMK.01.10/2008 tentang Investasi Dana Pensiun dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor: 3/POJK/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.

Akibat perbuatan para tersangka, keuangan negara dirugikan sebesar Rp 175.106.501. 048 (seratus tujuh puluh lima miliar seratus enam juta lima ratus satu ribu empat puluh delapan rupiah).

Hal itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP RI Nomor: SR-681/D5/02/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Investasi Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2011 sampai dengan 2016.

Ketujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Zubaedi (Z) yakni Direktur Investasi Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur, Ezrinal Azis (EA) sebagai Direktur Utama Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur, Djafar Lingkaran (DL) sebagai Direktur Utama PT Anugrah Pratama International dan Komisaris PT Dwi Aneka Jaya Kamasindo, Tbk (DAJK), Andreas Chayadi K (ACK) sebagai Komisaris PT Anugrah Pratama International dan Komisaris PT Dwi Aneka Jaya Kamasindo, Tbk (DAJK), Ida Bagus Surya Buwana (IBSB) sebagai Direktur PT Bukit Inn Resort, Arif Budi Satria (AB) yang merupakan Direktur Utama PT Strategi Management Service, Danny Boestami (DB) yang merupakan Komisaris PT Strategi Management Service.

Sedangkan dua tersangka yang tidak hadir adalah Arif Budi Satria (AB) yang merupakan Direktur Utama PT Strategi Management Service, Danny Boestami (DB) yang merupakan Komisaris PT Strategi Management Service.

“Dua tersangka dari pihak PT Pupuk Kalimantan Timur, dan lima dari pihak swasta. Yang tidak hadir dua orang dari swasta, akan kita panggil kembali untuk ditahan” ujad Adi.

Kelima tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, untuk 20 hari ke depan, terhitung Rabu, 17 Oktober 2018 hingga 5 November 2018.

Para tersangka dijerat dengan sangkaan primair, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsu junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dan, sangkaan subsidiair, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsujunto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Kuasa Hukum salah seorang tersangka, Ronald Simamora menyayangkan langkah penyidik kejaksaan yang menetapkan kliennya yang merupakan pihak swasta dan melakukan penahanan.

“Kami kecewa dengan penetapan tersangka dan juga penahanan ini. Sebab, tidak ada yang salah dengan kerja klien kami. Mereka sebagai sales menjual kondominium ya menjual dan menawarkan, atau menyewakan untuk memperoleh keuntungan. Itu prinsip marketing,” tutur Ronald Simamora.

Meski begitu, pihaknya akan mengikuti proses yang dilakukan jaksa, hingga nantinya proses persidangan berlangsung. “Kita akan buktikan di persidangan saja nanti,” ujarnya. syamsuri

Leave a comment