Terbaru

Kejagung Tahan Empat Tersangka Korupsi PT PANN Rp 55 M

KopiOnline Jakarta,– Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menjebloskan empat tersangka kasus dugaan korupsi di PT PANN (persero) ke tahanan.

Keempat tersangka itu adalah EWK, mantan Direktur Utama PT. Kasih Industri Indonesia (PT KII), GLT, mantan Kepala Divisi Keuangan PT. PANN (Persero), FXK, Kepala Divisi Usaha PT. PANN (Persero) dan BW, mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT. PANN (Persero).

“Para tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 3 Nopember 2018,” ujar Dr Mukri, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam siara persnya di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Menurutnya, penyidik Gedung Bundar Kejagung melakukan penahanan dengan pertimbangan obyektif para tersangka diancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Sedangkan alasan subyektif para    tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Lebih jauh dijelaskan, kasus posisinya adalah pada 31 Juli 2007, PT. PANN (Persero) melakukan perjanjian jual-beli piutang (cessie) dengan PT. KII, dimana salah satu perubahannya invoice diganti dengan bill of loading (surat pengangkutan jalan) yang mengakibatkan PT. KII dapat menjual piutangnya di PT. Indonesia Power kepada PT. PANN (Persero) meskipun hak tagih PT. KII belum timbul. Dalam addendum perjanjian PT. PANN (Persero) mempunyai hak melakukan pengecekan langsung kepada PT. Indonesia Power mengenai tagihan kepada PT. KII terhadap tagihan dari PT. KII yang jatuh tempo dan terhadap hal tersebut, PT. PANN (Persero) telah mengetahui jika PT. KII telah memperoleh pembayaran dari PT. Indonesia Power.

Hal ini sesuai dengan surat yang disampaikan oleh PT. KII kepada PT. Indonesia Power dan PT. PANN (Persero) mengetahui bahwa pembiayaan anjag piutang PT. KII telah jatuh tempo dan PT. KII tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sehingga, pembiayaan PT. KII dinyatakan macet, namun tetap memberikan persetujuan untuk diberikan pembiayaan kepada PT. KII, dan PT. KII tidak pernah membayarkan anjag piutang kepada PT. PANN (Persero).

Tim penyidik menilai dalam kasus ini kerugian keuangan negara adalah senilai Rp. 55.058.412.928 berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Pupung Heru.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. syamsuri

 

Leave a comment