Terbaru

Dicegah keluar Arab, Rizieq Syihab : Raja Salman Jaga Keselamatan Saya & Keluarga

KopiOnline Jakarta,- Ketua Umum Front Pembela Islam (Ketum FPI) Rizieq Syihab berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang telah mencekalnya untuk pergi ke luar Tanah Arab.

“Saya berterimakasih atas pencekalan ini kepada pemerintah Arab Saudi, khususnya Raja Salman bin Abdul Aziz,” ujar Rizieq via teleconference dalam acara Doa untuk Bangsa di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (29/09/2018).

Menurut Rizieq, pencekalannya ke luar negeri dalam rangka menjaga keselamatan dirinya dan keluarganya yang kini tengah berada di Mekkah. “Duta Besar mengatakan kepada saya bahwa pencekalan ini demi keselamatan saya dan keluarga,” terangnya.

Untuk itu, Rizieq meminta maaf kepada ribuan peserta Doa untuk Bangsa ini lantaran belum bisa hadir secara langsung, tidak seperti aksi 212. “Mohon maaf saya belum bisa pergi ke mana-mana,” kata dia.

Bantah Pencekalan

KBRI Riyadh mengeluarkan pernyataan terkait beredarnya kabar bahwa ulama Indonesia Mohammad Rizieq Syihab (MRS) mengalami pencekalan di Arab Saudi. KBRI membantah bahwa ada pencekalan terhadap MRS, namun pihaknya membenarkan masa izin tinggal MRS di Saudi telah habis.

“Kami tegaskan bahwa sampai saat ini, KBRI Riyadh belum menerima nota diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Saudi. Tidak diterima juga nota maupun Brafaks dari Menlu RI, Kapolri, Kabin, atau pejabat tinggi lain,” tegas pihak KBRI berdasarkan keterangan resmi diterima Koran Pagi, Jumat (28/09/2018).

“Berdasarkan penelusuran, saat ini visa digunakan MRS telah melewati batas waktu yang ditentukan. Dia menggunakan visa kunjungan bisnis yang tidak bisa digunakan untuk bekerja,” tambah pernyataan itu.

KBRI menjelaskan visa milik MRS bersifat multiple, atau bisa digunakan beberapa kali keluar masuk. Masa berlakunya sendiri adalah selama satu tahun dengan izin tinggal 90 hari per-entry.

“Visa ini sebenarnya sudah habis masa berlakunya pada 9 Mei lalu, dan diperpanjang hingga akhir masa tinggal sampai 20 Juli,” ungkap KBRI.

“Untuk perpanjangan visa, seorang WNA harus keluar dari Saudi untuk mengurus administrasi. Karena keberadaan MRS sampai hari ini masih di Saudi, maka sejak 21 Juli 2018, MRS sudah tidak memiliki izin tinggal di Saudi,” lanjutnya.

KBRI Riyadh menegaskan bahwa pihaknya akan terus ‘menghadirkan negara’ bagi WNI yang terlibat bermasalah di luar negeri.

“Jika MRS mengalami permasalahan hukum di Saudi, baik yang terkait dengan keimigrasian ataupun yang lain, maka KBRI akan memberikan pendampingan, perlindungan dan pengayoman sesuai perundang-undangan yang berlaku di Saudi,” tandas KBRI

BIN: Tuntaskan masalahnya

Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) membantah pihaknya terlibat dalam pencekalan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab atau HRS di Arab Saudi saat ingin ke MAlaysia. Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto menegaskan kabar yang menyebut BIN merekayasa dan mempengaruhi Arab Saudi agar Rizieq dicekal adalah hoaks.

Menurut dia, pemerintah Indonesia justru menginginkan Rizieq segera kembali ke Tanah Air. “Pemerintah Indonesia justru ingin agar HRS segera kembali ke Tanah Air guna menuntaskan masalahnya. Makin cepat kembali ke Tanah Air akan lebih baik,” ujar Wawan dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (28/09/2018).

Wawan menegaskan, masalah isu cekal oleh pihak Arab Saudi sama sekali tidak ada hubungannya dengan BIN dan Pemerintah RI. Sebab pencekalan adalah otoritas negara berdaulat, bukan atas permintaan ataupun tekanan negara lain.

Dia menambahkan, pemerintah Arab Saudi sendiri telah menyatakan tidak ada masalah dengan Rizieq. Arab juga menegaskan tidak pernah mencekal Rizieq. “Hal ini sudah jelas. Tidak perlu menuding BIN, Polri, maupun Kemenlu,” kata Wawan.

Jika Rizieq merasa memiliki masalah lain, Wawan mengimbau masalah tersebut segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Karena bila semakin berlarut-larut, maka menurut Wawan hal itu justru akan memunculkan banyak spekulasi.

“BIN bertugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini BIN juga harus menjaga keselamatan HRS,” ucapnya.

Selain itu, BIN menyatakan tidak pernah membatasi kegiatan HRS baik di Indonesia, di Arab Saudi maupun di negara lain yang dikunjungi. Pertemuan HRS dengan sejumlah tokoh saat berada di Arab Saudi pun dinilai sebagai hak setiap warga negara dan tidak masalah.

“BIN tidak mempersoalkan afiliasi politik HRS, sebab sebagai negara demokratis maka HRS bebas menentukan arah pilihan politiknya. Berbagai tuduhan kepada BIN hanya opini dan itu hoaks,” kata Wawan menandaskan. Lip6/kop.

Sumber: Liputan6.com

Leave a comment