Terbaru

Ruang Layanan Publik Kejari Jakbar Dijadikan Kawasan Bebas Calo

Sistem sidang Tilang secara online sudah diterapkan di ruang pelayanan publik. Sistem ini efektiftif untuk menjadikan kawasan pelayanan bebas calo. Foto : Ist.

Kopionline Jakarta,- Pasca dikeluarkannya larangan menggunakan jasa calo untuk mengurus proses denda tilang kendaraan di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, disambut  baik oleh berbagai elemen masyarakat. Dampak spositifnya kini masyarakat antusias untuk mengurus sendiri sidang tilangnya.

Pembersihan calo dari ruang pelayanan publik tersebut setelah Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Jakarta Barat, Wuriyadi Paramita, SH, mengeluarkan larangan menggunakan jasa calo dalam pengambilan tilang, baru-baru ini. Langkah yang ditempuh ini dinilai cukup berani. Sebab, untuk menghilangkan calo di negeri ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Tempat pelayanan publik di Kejari Jakaarta Barat, yang kini mulai dijadikan kawasan bebas calo, mulai dirasakan oleh Moch Nur Cholis, ketika mengambil barang bukti surat ijin mengemudi ( SIM ) miliknya yang ditahan oleh petugas kepolisian di loket tilang Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada Jumat (28/09/2018).

Kendatipun harus mengantri saat mengambil tilang,  masyarakat tetap sabar dan merasa tak terbebani. Karena,  para petugas yang melayani di loket tersebut cukup bersimpati dan memanggil para pelanggar sesuai dengan nomor antrian yang mereka punya.

“Sudah saatnya jasa calo harus ditiadakan dari tempat-tempat pelayanan publik. Ternyata ngurus denda tilang tanpa calo lebih mudah dan tertib. Sering masyarakat dibikin pusing dan meradang karena dihadang calo yang menawarjan jasanya,” ungkap Moch Cholis.

Selanjutnya, Cholis menambahkan sebelum aturan pelarangan calo diberlakuan para pelanggar uu No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agak semrawut karena berjubel di depan loket dengan tak beraturan.

“Dengan diberlakukanya aturan larangan calo, kami atas nama pribadi dan para pelanggar mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh kasi pidum Kejari Jakarta Barat. Namun demikian harus dilaksanakan secara konsisten dan jangan hanya hangat-hangat taik ayam,” harap Cholis yang diamini beberapa temannya.

Sementara itu, Kasi Pidana Umum Jakarta Barat, Wuriyadi Paramita,SH saat dikonfirmasi koran pagi online, Jumat (28/09/2018) terkait pemberlakuan larangan memakai jasa calo dalam pengambilan tilang mengatakan bahwa ini akibat ulah para calo yang menuduh petugas minta uang jasa sebesar Rp.50.000 kepada calo yang ambil tilang. Padahal tuduhan itu tidak benar dan dibantah oleh petugas pelayan tilang.

Seperti diketahui sebenarnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah menerapkan cara baru penyelesaian perkara tilang sejak awal tahun 2017. Cara baru yang menyertakan sistem online ini diapresiasi masyarakat karena dapat memangkas waktu menjadi hanya hitungan menit atau jam saja.

“Sekarang lebih tertib dan tidak pake ribet serta repoy, pak. Nggak ada tuh antre-antre segala untuk sidang tilang lagi. Cara yang dulu kan repot tuh, harus nunggu lama. Ini tinggal cari data kita, dendanya berapa, bayar, terus ambil,” kata Eko, salah seorang warga yang ikut sidang tilang di PN Jakbar, Jumat pagi kemarin. chaniago

Leave a comment