Terbaru

Terkait Korupsi Rp 21 M, Mantan Gubernur Sumsel Penuhi Panggilan Kejagung

KopiOnline Jakarta,- Setelah dua kali mangkir, mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin, akhirnya datang memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk dimintai keterangannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2013 senilai Rp 21 miliar.

Alex Noerdin yang kini menjadi calon anggota legeslatif (caleg) dari Partai Golkar menjalani pemeriksaan selama enam jam di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Rabu (26/9).

Sayangnya, Alex Noerdin enggan menjawab lebih detail pertanyaan awak media massa yang telah menunggunya terkait pemeriksaan. Ia lebih menjelaskan alasan dua kali ketidakhadirannya dalam panggilan penyidik.

“Yang pertama saya jadi pembicara di Inggris persis tanggal pemanggilan, yang kedua sertijab. Jadi tidak bisa hadir di sini (Kejaksaan Agung),” kata Alex Noerdin usai diperiksa  di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (26/9).

Tak puas dengan penjelasan Alex Noerdin, awak media kembali melontarkan pertanyaan soal adanya fakta persidangan dua terpidana kasus ini menyebutkan dalam persidangan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah atasannya, Alex Noerdin yang mengenakan batik berawana merah marun lebih memilih bungkam dan langsung menaiki mobil yang telah menunggunya di Loby Gedung Bundar.

Sementara Pengacara Alex Noerdin, Susilo Aribowo mengatakan kliennya siap mengikuti proses hukum yang dialkukan tim penyidik Kejaksaan Agung.

“Kita ikuti proses kejaksaan dari penyidik Kejagung. Tadi hanya saksi, kemarin dua kali tidak hadir, ini yang ketiga pak Alex menghadiri panggilan sebagai saksi hanya terkait mengenai Bansos 2013, dia sebagai gubernur,” katanya menambahkan.

Dia menegaskan soal adanya fakta persidangan bahwa korupsi Bansos ini terjadi atas perintah atasan dua terpidana yang kini sudah mendekam di balik jeruji besi, merupakan hal biasa.

“Ya itu silahkan saja. Itu satu hal yang biasa mereka (terpidana) bicara itu tangguggung jawab atasan. Nanti kita lihat perkembangannya. Yang jelas penyidik akan menindaklantuji bansos ini,” jelasnya.

Yang jelas, lanjut Susilo, apapun yang terjadi termasuk dalam kasus ini, seorang Gubernur atau Kepala Daerah pasti saat menjalankan program juga mendapati adanya usulan-usalan dari bawahan.

“Rasanya begini, kalau namanya pimpinanan, apalagi seorang gubernur, kepala daerah, pasti itu ada usulan usualan dari bawah, itu tupoksi seperti itu, sepanjang pak Alex ada tandatangan disitu artinya menyetujui, tapi proses itukan berasal dari bawah, tidak tiba-tiba dari atas,” tegasnya.

“Lalu apakah benar Alex Noerdin memberikan perintah terkait korupsi Bansos ini” tanya wartawan. Susilo enggan menjawab. Ia hanya mengatakan, ini masih proses awal penyidikan. “Soal materi ke penyidik ya, saya belum tahu banyak,” ungkapnya.

Seperti diketahui dalam perkembangan kasus ini penyidik menemukan adanya kerugian negara selain Rp21 miliar, salah satunya adanya bagi bagi sepeda motor dana hibah dan bantuan sosial (Bansos)  ini.

“Ia (Alex) kita mintain keterangan dengan apa yang dia ketahui, dengar, lihat, kan ada kerugian negara yang terkonfirmasi di putusan pengadilan Rp 21 miliar tapi dalam ‎penyidikan kita ada ditemukan bukti kerugian lain selain Rp21 miliar,” kata Kasubdit Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Sugeng Riyanta di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (26/9).

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo meminta mantan Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, untuk bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum yang tengah membelitnya yakni kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos)  Pemprov Sumatra Selatan tahun  2013 yang diduga merugikan negara sekitar Rp21 miliar.

Dia juga mengingatkan Alex Noerdin untuk tidak mencoba mengulur- ngulur waktu proses hukum, pasalnya hal tersebut akan merugikan dirinya sendiri. “Jadi tidak ada gunanya untuk mengulur waktu. Tidal ada gunanya untuk mempersulit proses hukum, supaya semuanya segera selesai dan tuntas dan juga jelas,” jelasnya.

Saat ini tim penyidik Gedung Bundar Kejagung baru menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) umum, tetapi belum menerbitkan spirndik khusus (tersangka) baru kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos)  Pemprov Sumatra Selatan tahun  2013 yang diduga merugikan negara sekitar Rp 21 miliar.

Penerbitan sprindik baru  menyikapi adanya fakta baru pada persidangan dua terdakwa perkara Hibah  di Pengadilan Tipikor Palembang,  Sumsel,  atas nama Ikhwanuddin, Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan linmas) dan Kepala Badan (Kaban) Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah, Laonma Pasindka Tobing.

Keduanya dijadikan tersangka sesuai Sprindik Nomor: Print-95/F/Fd. 1/09/2015, tanggal 8 September 2016. Dugaan kerugian negara sebesar Rp21 miliar.

Kasus ini berawal adanya  temuan perubahan anggaran tahun 2013. Semula Pemprov Sumsel menetapkan alokasi hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 triliun dari APBD, lalu diubah menjadi Rp 2,1 triliun. Untuk mengungkap kasus ini ratusan bahkan sampai 1.000 saksi telah diperiksa penyidik,termasuk 140 lembaga swadaya masyarakat yang menerima pencairan dana hibah  dan anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin‎.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dana untuk bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD sebesar Rp1.492.704.039.000. Lalu pada APBD Perubahan naik menjadi Rp2.118.889.843.100. Dengan rincian Dana Hibah Rp 2.118.289.843.100 dan Dana Bantuan Sosial Rp600.000.000.

Dalam kasus ini, penyidik menemukan dugaan penyelewenangan  mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Semua proses tersebut langsung ditangani oleh Gubernur Sumatera Selatan tanpa melalui proses evaluasi/klarifikasi SKPD/Biro terkait. Sehingga diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan yang fiktif, tidak sesuai peruntukan, dan terjadi pemotongan. syamsur

Leave a comment