Terbaru

4 Tahun Disidik, WNA Korban Penipuan Jeremy Thomas Mengadu ke Kejagung

Patrick Morris (tengah) didampingi kuasa hukumnya Ida Bagus Putu Asina (kanan) di Kejaksaan Agung, Kamis (20/09/2018).

KopiOnline Jakarta, Patrick Alexander Morris, warga Negara asing (WNA), yang mengaku sebagai korban penipuan artis Jeremy Thomas, mendatangi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) guna meminta keadilan mengingat berkas perkaranya selalu dikembalikan jaksa ke pihak penyidik Polda Metro Jaya.

“Saya meminta keadilan dari bapak Jampidum Noor Rochmat karena berkas perkara selalu dikembalikan jaksa (P19) ke Polda Metro Jaya,” ujar Patrick didampingi kuasa hukumnya, Ida Bagus Putu Astina, kepada wartawan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (20/09/2018).

Menurut Ida Bagus Putu Asinan, Kejagung didesak untuk segera mengeluarkan P21 untuk Kasus penipuan yang dilakukan Jeremi Thomas terhadap Warga Negara Asing Patrick Alexander Morris perihal dan investasi senilai Rp 25 miliar untuk mengembangkan Villa Kirana di Ubud, Bali.

“Kasus ini sudah dari tahun 2014 masih berkutat di P19, Patrick selaku warga Negara asing meminta perlakuan hukum yang sama,” ungkapnya.

Kasus ini sebelumnya ditangani di Gianyar Bali, namun pernah di SP3 (surat penghentian penyidikan perkara) lalu Patrick melakukan praperadilan dan disetujui.

“Kini ditangani di Polda Metro Jaya karena tersangka Jeremi Thomas bertempat tinggal di Jakarta,” lanjut Ida Bagus.

Menurut informasi kejaksaan enggan untuk menyatakan P21 terhadap kasus yang melibatkan artis terkenal tersebut. “Sebenarnya berkas menurut penyidik sudah lengkap, karena sudah empat tahun,” kata Ida Bagus.

Kuasa hukum juga menyampaikan hasil dari pertemuan dengan Noor Rochmad bahwa kasus penipuan ini akan segera dilakukan gelar perkara.

Kasus ini berawal ketika Patrick menunjuk Jeremi Thomas untuk mengembangkan bisnisnya yang berupa Villa Kirana dengan membuat spa dan restoran, diketahui Jeremi menerima tambahan dana senilai Rp 25 miliar namun yang diserahkan ke Patrick hanya sebesar Rp 1,5 miliar.

Dari kedua belah pihak pernah melakukan mediasi dan belum ada titik temu, yang akhirnya Patrick menggunakan jalur hokum untuk menyelesaikannya. “Saya berharap akan mendapatkan kepastian hukum,” ujar warga negara Australia ini.

Menurut Putu Astina, selain ke Jampidum Kejagung, korban akan mendatangi Komisi III DPR RI dan Komnas HAM untuk meminta keadilan. syamsuri

Patrick Morris (tengah) didampingi kuasa hukumnya Ida Bagus Putu Asina (kanan) di Kejaksaan Agung, Kamis (20/09/2018).

Leave a comment