Terbaru

Gerakan #2019GantiPresiden Disebut Berhubungan dengan Khilafah

KopiOnline Jakarta,- Gerakan #2019GantiPresiden disebut sebagai konvergensi (pertemuan) kepentingan pihak-pihak yang ingin mendirikan kekhilafahan di Indonesia. Apapun topeng yang dipakai, tidak mampu menutup DNA dan tujuan akhir dari gerakan tersebut.

“Yaitu mengganti sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem kekhilafahan,” kata Pengamat Keamanan Timur Tengah yang tinggal di Irak, Alto Luger, dalam keterangannya, Sabtu (08/09/2018) kemarin.

Dia menuturkan ada beberapa elemen yang memiliki kepentingan bersama di dalam gerakan ini, walaupun mereka sendiri belum tentu saling mendukung. Kelompok pertama adalah elemen terorisme, yang memberikan angin kepada sel-sel teroris aktif yang ada di Indonesia. Mereka mungkin saja tidak ikut berdemonstrasi bersama secara publik.

“Tapi mereka memanfaatkan situasi anarki yang terjadi ini untuk rekrutmen sekaligus pembenaran keberadaan gerakan mereka,” kata Alto.

Kelompok kedua, elemen Daulah Islamiyah, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI punya tiga tahapan dalam mendirikan khilafah, yang mereka bungkus dalam istilah “Revolusi Damai Islam” yakni penguatan kader (marhalah al-tathqif).

Berpotensi Makar

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj mengatakan bahwa gerakan tanda pagar (Tagar) ‘#2019GantiPresiden’ berpotensi menjadi gerakan makar. Apalagi kalau gerakan ini dibiarkan tidak mengikuti koridor konstitusi yang berlaku. Tidak mengikuti peraturan dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang.

“Kalau (gerakannya) hanya tagar saja, it’s oke. Tapi kalau berupa pengerahan massa, dan ganti presidennya bulan Januari, Februari atau Maret (di luar jadwal Pilpres), ya berarti berbau makar dong,” katanya di Gedung PBNU Jakarta, pada Kamis (06/09/2018) lalu.

Kiai Said menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi negara kita pemilihan umum telah ditetapkan melalui mekanisme Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar pada April 2019 mendatang. Jadi gerakan apapun di luar itu, apalagi melibatkan massa yang berpotensi menganggu stabilitas keamanan negara, maka harus dihentikan.

“Soal izin atau larangan tergantung polisi ya. Alasan apa pun, siapa pun kalau gerakannya itu mengganggu ketenangan, menimbulkan kegaduhan sebaiknya dilarang,” jelasnya.

Dalam kesempatan lain, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah, Makyun Subuki mengatakan bahwa  gerakan ini berpotensi besar melahirkan konflik di tengah masyarakat. Sebab, gerakan ini memanfaatkan sentimen massa untuk melakukan aksi bersama dengan sejumlah petingginya sambil melakukan orasi hingga deklarasi.

“Karena pengaruh medsos begitu kuat, potensi kerusuhan tinggi. KPU sama Bawaslu harusnya pakai kaidah fiqih “dar’ul mafasidi muqaddamun ‘ala jalbil mashalih (menghindari kerusakan lebih didahulukan ketimbang melahirkan kemaslahatan),” tegasnya.

MUI : Picu Konflik

Dalam kesempatan terpisah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau agar masyarakat tak lagi menggelar #2019GantiPresiden. Keputusan ini merupakan dukungan atas imbauan MUI Jawa Barat (Jabar).

MUI berharap, aksi #2019GantiPresiden tak lagi dilakukan di seluruh Indonesia. Menurut MUI, kegiatan tersebut bisa memicu konflik di tengah panasnya tahun politik seperti saat ini.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi menuturkan, imbauan ini ditujukan untuk menjaga agar tak terjadi kerusakan seperti konflik, gesekan, dan ancaman perpecahan bangsa.

Selain itu, menurut kaidah fiqih, seharusnya umat Islam mendahulukan pencegahan terhadap kerusakan dibanding membangun kemaslahatan.

“MUI mengimbau kepada elit politik hendaknya bisa menahan diri dan tidak terjebak pada kegiatan politik praktis yang bisa memicu konflik dan gesekan di masyarakat yang ujungnya mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. Semuanya harus patuh dan tunduk dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada,” tutur Zainut, Kamis pekan lalu.

Menurut Zainut, di dalam negara demokrasi memang tak ada larangan untuk menyuarakan aspirasi mengganti ataupun mempertahankan presiden. Namun, lanjut Zainut, sebaiknya hal ini dilakukan sesuai etika, akhlak, dan semangat untuk menjaga persaudaraan.

Zainut pun mengimbau agar kampanye, propaganda, serta ajakan untuk menggati maupun memperthankan presiden dilakukan pada waktunya, yakni ketika telah memasuki masa kampanye Pemilu.

Dengan begitu, menurut Zainut masyarakat akan lebih memahaminya sebagai proses demokrasi yang sehat, beradab, dan mencerdaskan.

Sebelumnya, MUI Jabar menilai gerakan #2019GantiPresiden memiliki unsur provokatif dan bisa memicu konflik.

Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mencontohkan deklarasi #2019GantiPresiden yang digelar di Batam pada Minggu 29 Juli lalu. Saat itu, menurut Rafani, kegiatan tersebut mendapat reaksi keras dari pihak penentang.

“Kegiatan (#2019GantiPresiden) ini sudah dideklarasikan di Batam dan ternyata menimbulkan konflik anak bangsa di sana,” ujarnya di kantor MUI Jabar, Bandung yang dilansir detik.com pekan lalu..

Rafani kemudian membandingkannya gerakan yang mendukung Jokowi dua periode. Menurutnya, Presiden Jokowi masih memiliki hak untuk kembali memimpin Indonesia, jadi aksi dukungan Jokowi dua periode dapat dilakukan.

“Kalau Jokowi dua periode karena Jokowi masih punya hak konstitusi. Ganti Presiden kan tidak jelas (gantinya) nanti atau sekarang. Ini bukan berarti (MUI Jabar) dukung Jokowi. Kita netral, seperti di Pilgub (Jabar) juga kita netral,” tukas Rafani. kop

Sumber : viva,com/nuOnline

Leave a comment