Terbaru

BIN : Tur Musik #2019GantiPresiden Neno Menuai Pro Kontra

Neno Warisman (Foto : Istimewa).

KopiOnline Jakarta,- Rencana kehadiran Neno Warisman dalam gelaran Tur Musik #2019GantiPresiden di Pekanbaru menuai pro kontra. Untuk itu Polda Riau mengantisipasi dengan tidak memberikan izin. Maka Pihak Binda dan aparat keamanan wajib menjaga wibawa aturan tersenut. Demikian keterangan tertulis Juru Bicara Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto.

Menurut Wawan, penolakan kehadiran Neno sejalan dengan tidak dikeluarkannya izin acara tersebut dari Kepolisian Daerah Riau. BIN menjaga muruah konstitusi, demikian juga Binda bertugas menegakkan aturan dan ketertiban di daerah.

“Tatkala ada pengajuan izin bahwa Neno Warisman mau berkunjung dan memberikan orasi dalam acara musik tersebut, dan ternyata tidak mendapatkan izin, maka Binda dan aparat keamanan setempat wajib menjaga tegaknya wibawa aturan tersebut, Neno Warisman tetap tidak diperkenankan hadir,” kata Wawan dalam keterangan tertulis,, Ahad (26/08/2018).

Penolakan tersebut, lanjut Wawan, adalah langkah antisipasi agar tidak terjadi bentrokan dengan masyarakat yang menolak kehadiran Neno. Kabinda Riau selaku penanggung jawab Kominda (Komite Intelijen Daerah) menjadi pihak yang harus berada di garis depan guna mengambil langkah preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dikatakan Wawan, imbauan untuk kembali ke Jakarta terhadap Neno Warisman adalah jalan terbaik daripada terjadi bentrokan dan menghindari jatuhnya korban dan tentu akan muncul masalah baru atas legalitas acara tersebut.

Wawan menegaskan, tidak ada keberpihakan atau upaya tidak netral dari BIN dalam perhelatan Pemilu, akan tetapi menjaga keselamatan warga dan upaya cegah dini untuk hal-hal yang tidak diinginkan mutlak harus dilakukan.

“Sehingga hal ini bukan dimaksudkan untuk keberpihakan, tetapi untuk menjaga keselamatan dan tegaknya aturan setelah tidak ada izin atas acara tersebut,” ucap dia.

Terpisah, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menilai penolakan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah membuat pihak aparat tidak netral. Sebab, menurut dia, kepemimpinan capres pejawat menyadari besarnya dukungan yang menginginkan pergantian presiden.

Andre mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan masyarakat dan bukan bagian dari parpol saja. Selain itu, kata dia, KPU dan Bawaslu sudah tegas menyampaikan bahwa gerakan #2019GantiPresiden bukan kampanye. “Jadi saya rasa itu bukan kampanye di luar jadwal,” ungkap dia.

Tanggapan KPU

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara soal deklarasi tagar #2019GantiPresiden yang belakangan ini menuai kecaman dari berbagai pihak di daerah Indonesia.

Adapun deklarasi ini beberapa kali ditolak oleh aktivis daerah yang dikunjungi. Bahkan, Neno Warisman dan musisi Ahmad Dhani selaku pegiat deklarasi ini sampai didemo massa saat akan hadir dalam aksi ini di daerah hingga akhirnya keduanya terpaksa pulang ke ibu kota.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, menilai wajar munculnya gerakan tagar tersebut sebagai aspirasi masyarakat. Menurut dia, fenomena ganti presiden atau tetap ingin pemimpin yang sama merupakan bentuk suara warga di negara demokrasi.

“Dalam pandangan KPU, fenomena tagar 2019 ganti presiden itu sama nilainya dengan fenomena tagar Jokowi 2 periode. Hanya saja, ekspresi politik yang memang dilindungi konstitusi kita itu juga harus mengikuti prosedur-prosedur sebagaimana berlaku,” ujar Wahyu di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (27/08/2018).

Wahyu lalu mengingatkan agar masyarakat tidak meributkan perbedaan sikap politik menjelang Pilpres 2019. Artinya, jangan ada sikap saling membenci satu sama lainnya.

“Hal yang perlu dipahami bersama adalah sekarang ini kita masuk dalam ruang demokrasi, sehingga kita juga harus bisa menerima dan memahami adanya perbedaan-perbedaan sikap politik,” kata Wahyu.

Meski memaklumi, tapi Wahyu meminta agar simpatisan #2019GantiPresiden tetap mematuhi aturan jika ingin menggelar deklarasi atau aksi sejenisnya di daerah.

“Misalnya, untuk melakukan kegiatan harus izin kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Polri. Terkait dengan ekspresi politik, penyampaian sikap politik yang dimanifestasikan dalam tagar ganti presiden atau tagar jokowi 2 periode, dalam pandangan kami itu sah-sah saja, sepanjang dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujarnya. kop

Sumber: republika.co.id/inilah.com

 

Leave a comment