Terbaru

Cawapres Sandiaga: Terpenting PD Gabung Koalisi De Facto

KopiOnline Jakarta,- Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno akhirnya buka suara terkait adanya dugaan mahar yang dialamatkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief pada dirinya.

Ditemui usai menggelar pertemuan di kediaman Soetrisno Bachir di Jakarta pada Sabtu, (11/08/2018) malam, Sandi menyikapi tuduhan tersebut sebagai dinamika politik yang biasa terjadi menjelang pilpres. Baginya yang terpenting saat ini Partai Demokrat telah bergabung dalam koalisi De Facto bersama Gerindra, PKS, dan PAN.

Ia pun menjelaskan uang tersebut sebenarnya akan digunakan sebagai dana kampanye. Sandi berniat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi terkait rencana penggunaan dana yang diduga sebagai mahar tersebut.

Sebab dana yang disebut sebagai mahar itu dianggap oleh politisi parpol koalisi De Fakto sebagai dana kampanye yang sah. Oleh karenanya menurut Sandi perlu adanya masukan dari berbagai pihak termasuk KPK.

Sebelumnya, dalam cuitan Wasekjen Partai Demokrat (PD), Andi Arief mengatakan Sandiaga telah membagikan mahar ke PKS dan PAN masing-masing sebesar Rp500 miliar sehingga totalnya menjadi Rp1 triliun. Mahar tersebut menurut Andi diduga sebagai pelicin agar Sandi bisa menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.

Mundur dari Wagub

Keputusan Sandiaga Uno mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta merupakan pilihan paling tepat dibanding ambil cuti untuk maju Pilpres 2019. Justru sikap Sandi ini dibanjiri rasa simpati warga DKI khususnya.

“Filosofinya itu saya bilang nggak bisa disambi, ini tugasnya berat banget, DKI-nya berat, dan kalau saya tetep di DKI kan mempolitisasi DKI, nggak fair buat DKI,” ujar Sandiaga di Lapangan F7 Mini Soccer, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (11/08/2018).

Sandiaga mengatakan dirinya tak ingin memberi contoh buruk ke masyarakat jika dirinya hanya cuti dari jabatan wakil gubernur DKI. Dia juga mengatakan untuk merebut kursi RI 2, harus all out.

“Pak Anies sudah berat, dan ditambah politisasi tambah berat. Kalau saya egois gitu tetap di DKI dan coba-coba, takutnya tidak memiliki pesan yang baik buat masyarakat. Tidak ikhtiar, nasional itu harus all out, apapun hasilnya. Kita harus gentleman untuk itu,” kata Sandi.

Terkait hal ini, Sandiaga mengatakan akan memberi penjelasan detail ke awak media. Namun, waktunya masih akan disesuaikan. “Saya akan bicara panjang lebar sama teman-teman Balai Kota, kita atur,” terangnya.

Dalam undang-undang Wakil Gubernur DKI Jakarta, seharusnya meminta izin ke Presiden Jokowi. Hal itu tertuang di UU Pemilu No 7/2017 yang dipertegas dengan PP No 32/2018, gubernur atau wakil gubernur yang akan ikut Pilpres 2019 harus meminta izin ke presiden yang saat ini dijabat oleh Joko Widodo (Jokowi). dtk/kop

Leave a comment