Terbaru

Pj Gubernur Jabar Hanya Meninjau & Bukan Menggeledah Rumdis Wagub

Pj Gubernur Jawa Barat, Komjen (Pol) Muhamad Iriawan

KopiOnline Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan rumah dinas (Rumdis) mantan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar digeledah oleh Penjabat (Pj) Gubernur Komjen Mochamad Iriawan.

Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat, Dedi Apendi membantah adanya penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas mantan Wagub Deddy Mizwar.

Menurut Dedi Apendi, rumah dinas Wagub Deddy Mizwar sudah diserahkan kepada Biro Umum pada 14 Februari 2018 dengan berita acara serah terima nomor surat 032/04/Um dan sejak itu rumah dinas tersebut kembali dalam penguasaan Pemprov Jabar.

“Yang terjadi sebenarnya adalah saya melaporkan kepada penjabat gubernur dan mengajak beliau melakukan peninjauan terhadap 11 aset yang dikelola Bagian Rumah Tangga pada Kamis lalu. Salah satunya adalah rumah dinas untuk wakil gubernur mendatang,” ujar Dedi Apendi yang akrab disapa Depen ini, Sabtu (23/06/2018).

Depen menjelaskan peninjauan dilakukan ke 11 titik aset yang dikelola Biro Umum Pemprov Jabar di antaranya Lapangan Gasibu, Gelora Saparua, Gedung Sate, rumah dinas gubernur, rumah dinas wakil gubernur, dan aset pemprov lainnya.

“Saya harus melaporkan kepada beliau karena kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sesuai PP No 27/2014 dan Pemendagri No19/2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,” ujar Depen.

Depen juga mengungkapkan bahwa sejak tanggal 14 Februari 2018, Deddy Mizwar telah menyerahterimakan barang-barang inventaris yang digunakannya selama bertugas sebagai wakil gubernur. Barang inventaris yang diserahterimakan seperti kendaraan dan rumah dinas yang selama ini digunakannya.

“Itu artinya sejak tanggal 14 Februari, rumah dinas Pak Deddy Mizwar sudah disertahterimakan ke Biro Umum Pemprov Jabar. Saya sebagai kepala biro adalah pengguna barang. Saya laporkan pada penjabat gubernur tentang barang yang saya kelola karena beliau adalah penguasa pengelolaan barang milik daerah. Kop/mdk

Sumber : merdeka.com

Digeledah dan Diintai

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan lembaga pemerintah termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI harus netral dalam pilkada. Sebab, ia banyak menerima laporan telah terjadi kecurangan di pilkada yang merugikan pasangan calon yang diusung Parta Demokrat.

Salah satunya Pilkada Jabar. Belum lama ini presiden keenam RI tersebut menerima laporan bahwa rumah dinas mantan wakil gubernur jabar yang kini menjadi calon Gubernur Jabar Deddy Mizwar digeledah.

Presiden ke 6 SBY

“Apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa pimpinan pejabat gubernur,” kata SBY saat konferensi pers di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

Tak hanya itu, kediaman calon Wakil Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga mengalami hal serupa.

“Mengapa hanya pasangan ini (diusung Demokrat), mengapa pasangan yang lain tidak dilakukan,” ucap SBY.

Sejauh ini, ia belum menerima kecurangan menjelang pencoblosan pada Pilgub Jabar maupun Pilkada Kota/Kabupaten. Namun, dirinya meminta pemerintah, BIN, Polri, dan TNI bersikap netral. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah menjadi contoh dalam kejujuran dan keadilan dalam kompetisi politik.

“Saya juga berharap rakyat berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan. Biarlah rakyat menggunakan haknya untuk memilih siapa pun yang disukai diyakini bisa memimpin,” terang SBY.

Sementara itu, Calon Gubernur Jabar Deddy Mizwar membenarkan rumah dinasnya digeledah dan diperiksa. Padahal, dirinya sudah tidak menempatinya sejak pertengahan Februari 2018.

“Pake drone, rumah saya diawasi. Dikira saya itu maling atau apa,” kata dia.

Menurutnya penggeledahan tersebut dilakukan dua kali. Pertama, setelah dirinya meninggalkan rumah dinas. Kedua, setelah Gubernur Jawa Barat dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Komjen Muhammad Irawan.

“Dua kali diperiksa. Kalau yang pertama memang wajib diperiksa, memastikan apakah menggunakan fasilitas negara atau tidak. Yang terakhir juga demikian setelah pergantian pejabat baru. Mungkin pejabat baru ini kurang yakin,” terang Deddy.

Meskipun Deddy tidak mempermasalahkannya, namun ia tetap menganggap penggeledahan tersebut sangat berlebihan.

“Saya kira biasa-biasa saja, engga ada masalah bagi saya. Tapi ini ga harus begitu, ga harus berlebihan lah,” terang Deddy. kop/lip

Sumber : liputan6.com

Leave a comment