Terbaru

Wakapolri: Wartawan Tidak Boleh Langsung Dipidana Soal Pemberitaan

KopiOnline Jakarta,- Wakapolri Komjen Pol Syafruddin tidak setuju terhadap Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan yang langsung menjerat M. Yusuf, wartawan media siber Kemajuan Rakyat dengan pasal 45 A UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Nanti kita cek lagi, ya wartawan nggak boleh di anu (langsung pidana) janganlah,” kata Wakapolri saat meninjau arus mudik di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/06/2018).

Lebih lanjut, Jenderal bintang tiga itu berjanji akan mengecek kembali peristiwa meninggalnya M.Yusuf itu. “Nanti kita cek, meninggalnya karena apa,” ujar Wakapolri.

Sebelumnya, M. Yusuf ditangkap karena pemberitaannya mengenai konflik antara warga dengan PT MSAM.

Ketika mengumumkan penetapan Yusuf sebagai tersangka, Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto mengatakan, polisi berwenang menangkap dan memproses pidana wartawan di luar mekanisme UU 40/1999 tentang Pers. Menurutnya, Dewan Pers merekomendasikan polisi menjerat M. Yusuf dengan UU ITE.

Suhasto mengklaim sudah lebih dahulu menyesuaikan Momerandum of Understanding (MoU) Dewan Pers dan melakukan koordinasi sebelum menjerat Yusuf dengan pasal ITE.

Klarifikasi Dewan Pers

Meninggalnya wartawan Kemajuan Rakyat, Muhammad Yusuf dalam tahanan Lapas Kelas II B Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada Minggu 10 Juni 2018 ikut menyeret nama Dewan Pers. Namun, Dewan Pers mengklarifikasinya, bahwa Dewan Pers tidak pernah menerima aduan dari pihak-pihak yang dirugikan oleh berita yang dibuat Muhammad Yusuf.

Dalam pernyataan Dewan Pers diterima Okezone, setidaknya ada beberapa hal yang disampaikan yakni:

Dewan Pers tidak pernah menerima pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan oleh berita yang dibuat Muhammad Yusuf. Dewan Pers terlibat dalam penanganan kasus ini setelah Kapolres Kotabaru, Kalimantan Selatan, AKBP Suhasto, S.I.K, M.H mengirim surat permintaan keterangan ahli pada 28 Maret 2018.

Surat ini diikuti kedatangan 3 penyidik dari Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan ke Kantor Dewan Pers pada tanggal 29 Maret 2018. Para penyidik itu datang untuk meminta Keterangan Ahli dari Sabam Leo Batubara yang telah ditunjuk Dewan Pers untuk memberikan Keterangan Ahli terkait kasus ini.

Pada saat itu, para penyidik menunjukan  2 berita untuk ditelaah, yakni:

1) http://kemajuanrakyat.co.id/masyarakat-pulau-laut-tengah-keberatan-atas-tindakan-pt-msam-jonit-pt-inhutani-ii/ (5 Maret 2018)

2) http://kemajuanrakyat.co.id/masyarakat-pula-laut-berharap-bupati-dan-dprd-kotabaru-mengusir-penjajah/ (27 Maret 2018)

Dalam keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Ahli Pers Dewan Pers menilai, kedua berita tersebut tidak uji informasi, tidak berimbang, dan mengandung opini menghakimi. Narasumber dalam berita tersebut tidak jelas dan tidak kredibel. Berdasarkan hasil telaah tersebut, Ahli Dewan Pers menyatakan, kasus tersebut merupakan perkara jurnalistik yang penyelesaiannya dilakukan di Dewan Pers dan dilakukan melalui mekanisme hak jawab dan permintaan maaf. kop

Leave a comment