Terbaru

Cawagub Kaltim, AFH No Urut 2 Terancam Dilaporkan ke Mabes Polri

Keterangan Foto : Hermanto Barus

KopiOnline Samarinda,- Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Cawagub Kaltim) No Urut 2, Awang Ferdian Hidayat (AFH) yang digugat secara perdata atas ingkar janji atau wanprestasi atas kewajiban membayar hutang kepada Lanny V Taruli selaku Ditektur PT. Optima Kharya Capital Securities senilai Rp 22 milyar lebih, di laporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Jakarta, KPU Propinsi Kalimantan Timur dan KPU Kota Samarinda, karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau pembohongan publik.

Hal tersebut disampaikan Kuasa hukum Lanny V Taruli, Hermanto Barus. SH kepada koranpagionline.com di Pengadilan Negeri Samarinda Rabu (06/06/2018) usai sidang mediasi yang ke dua. Dijelaskan bahwa selaku calon wakil gubernur Kaltim, AFH diduga telah melakukan pembohongan publik, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) terkait dengan jumlah harta kekayaan yang dilaporkan  tidak sesuai dengan dengan fakta, karena AFH memiliki utang kepada kliennya sebesar Rp 22.044.501.528.

“Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tanggal 12 Januari 2018 yang dirilis KPK, AFH memiliki harta yang terverifikasi senilai Rp 21.080.235.957,- sebagaimana diberitakan beberapa media online. Namun, dalam LHKPN AFH tidak mencantumkan utangnya senilai Rp 22.044.501.528. Kalau demikian maka sudah jelas telah melakukan penipuan dan pembohongan publik, sehingga dia bisa dinyatakan pailit karena harta kekayaannya dan dikurangi utangnya maka terjadi mines”, ujar Hermanto.

Hermanto Barus juga mengatakan bahwa berdasarkan surat tagihan yang disampaikan kliennya pada tanggal 10 Juli 2007, karena selaku perantara pedagang efek telah melakukan atas saham-saham antara lain; saham ANTM sebanyak 150 lembar saham dari Rp 12.500 perlembar menjadi Rp 1.875.000.000.- saham PTRA sebanyak 2.500.000 lembar sajam dari 168 perlembar menjadi Rp 420.000.000,- serta saham TMPI sebanyak 2.200.000 lembar saham dari 3.413 perlembar menjadi 7.288.600.000,- dengan total sejumlah Rp 9.583.600.000,-. Terhitung sejak permohonan pembelian saham -saham dari tanggal 6 Maret 2007 hingga 8 Maret 2018 terkait dengan perjanjian pembukaan efek dengan total yang belum dibayar Awang Ferdian sebesar sebesar Rp 22.044.501.528.-

Dikatakan Hermanto bahwa surat tagihan yang dilayangkan pada tanggal 10 Juli 2007 dimana AFH dalam surat jawabannya pada tanggal 25 September 2007 mengatakan posisinya tetap Berhutang dengan PT. OKCS dan Force Sell dan penyelesaiiannya dengan cara memindahkan Portopolis ke Securitas lain dan penyelesaian dengan mengangsur atau mencicil juga memohon agar dibuatkan Akta/Perjanjian Pembayaran Hutang dengan cara diangsung beserta perhitungan bunga secara detail untuk jangka waktu 24 bulan yang akan dibayar setiap 2 bulan sekali, namun hingga laporan Wanprestasinya masuk ke Pengadilawn belum ada uang satu rupiahpun yang dibayar AFH.

“Olehnya itu selayaknya KPU RI melakukan verifikasi terkait dengan LHKPN yang disampaikan AFH apakah berdasarkan fakta-fakta atau mengandung rekayasa, karena ” tegas Hermanto Barus.

Selaku kuasa hukum kliennya, Hermanto Barus, SH mengancam apabila permintaan tunda penyelesaian dari kuasa hukum AFH agar setelah selesai lebaran tidak dapat menyelesaikannya maka akan melaporkan pidana tentang penipuanya ke mabes Polri di Jakarta, pungkas Hermanto Barus. (ahmad gajali).

Leave a comment