Terbaru

Penerapan Ganjil Genap Tol Bekasi, IPW : Polri Jangan Jadi “Algojo” Menhub

Ilustrasi, foto : ist

KopiOnline Bekasi – Mulai Senin, (12/03/2018), Menteri Perhubungan resmi menerapkan sistem Genap Ganjil di tol Cikampek – Jakarta. Menanggapi hal itu, Ketua Presedium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta Korps Polisi Lalulintas Polri (Polantas) untuk tidak melakukan penilangan pada pengendara yang hendak masuk tol Bekasi Barat dan Timur. Polantas Polri harus profesional, independen dan proporsional serta tidak ikut ikutan diskriminatif.

“Polantas Polri jangan mau diperalat oleh Menteri Perhubungan (Menhub) maupun Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) untuk berhadap-hadapan dengan masyarakat. Polri bukan “algojo” Menhub maupun BPJT,” tegas Neta dalam keterangan resminya yang disampaikan pada media ini, Sabtu (10/03/2018).

Ketua Presedeum IPW, Neta S Pane

Dikatakannya, Polri adalah pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Artinya, jika ada institusi atau pejabat yang bersikap diskriminatif dalam menerapkan peraturan, seperti Menhub dan BPJT.

“Polri harus bisa mengingatkannya dan menyadarkannya dan bukan malah ikut-ikutan bersikap diskriminatif terhadap masyarakat,” ucapnya.

Dalam melakukan penegakan hukum, lanjut Neta, Polri harus mengacu pada prinsif bahwa semua orang mempunyai martabat dan hak yang sama. Polri harus mampu menjaga kesetaraan dalam hak dan kebebasan tanpa membedabedakan, yang melintas di Jalan Tol Cikampek itu orang Bekasi atau bukan.

“Sehingga Polri akan senantiasa memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman setara bagi semua anggota masyarakat, terutama pengguna Jalan Tol Cikampek,” tambahnya.

Untuk itu Neta mengimbau, sebaiknya Menhub dan pejabat BPJT tidak sekadar dari balik meja membuat peraturan untuk pelintas Jalan Tol Cikampek tapi mau turun langsung ke lapangan, baik pagi hari, siang, sore maupun malam hari. Sehingga para pejabat itu dapat merasakan dan memahami seperti apa “neraka” macet Tol Cikampek.

“Jangan sampai akibat ketidakbecusan pejabat BPJT dalam merekayasa lalulintas, Menhub lalu bersikap sok tahu dan mengambil jalan pintas yang menimbulkan diskriminasi, kemudian memperalat Polri untuk menilang pengendara yang hendak masuk tol Bekasi Barat dan Timur,” katanya.

Kepada warga Bekasi dan Pemkot Bekasi, IPW meminta tidak menggubris kebijakan yang diskriminatif tersebut, tapi segera melakukan perlawanan terhadap kebijakan Menhub maupun BPJT.

“Kecuali, kebijakan itu setara dan sistem Ganjil Genap diterapkan untuk semua jalur Tol Cikampek, warga Bekasi harus patuh dan mendukung kebijakan tersebut,” katanya. kop

Leave a comment