Terbaru

89 Karaoke di Pati akan Ditutup, Ribuan Pekerja & PK Terancam Nganggur

KopiOnline Pati – Ribuan pekerja termasuk pemandu karaoke (PK) di Kabupaten Pati Jawa Tengah, terancam nganggur, menyusul dikeluarkannya surat edaran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang akan melakukan penertiban dengan penghentian kegiatan operasional karaoke. Penertiban tersebut berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2013 dimana ada 89 usaha karaoke yang tidak sesuai peruntukan.

Surat Edaran No 303/468 tertanggal 3 Pebruari 2018 yang ditandatangani Plt. Kepala Satpol PP, Riyoso, Ssos, MM tersebut sudah diberikan kepada pengelola usaha pariwisata karaoke di sejumlah tempat. Mereka, para pengusaha, diberi ultimatum harus menghentikan kegiatan operasional karaoke hingga batas waktu tanggal 12 Pebruari 2018. Sementara usaha karaoke yang dibolehkan operasional atau sesuai peruntukkan yakni harus berada di Hotel Bintang 4. Sedang di Kabupaten Pati hanya ada satu hotel bintang 4 yakni Safin Hotel.

Di tengarai ancaman penutupan 89 usaha karaoke yang diperkirakan menampung 2000 tenaga kerja tersebut dinilai tidak adil dan cenderung bertindak sewenang-wenang. Terlebih Karaoke Master Piece yang berada di hotel bintang 4 tersebut tidak mungkin mampu menampung 2000 karyawan dan PK yang terancan kehilangan pekerjaan.

Beberapa pengusaha hiburan yang dihubungi media ini, mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk meninjau ulang produk hukum yakni Perda No. 8 Tahun 2013 yang dinilai sangat memberatkan dan merugikan baik pengusaha maupun pekerja usaha pariwisata karaoke. Seharusnya pemkab membuka lapangan pekerjaan untuk menaungi rakyatnya dan bukan malah membalikkan pendaringan yang sudah ada. Sama halnya menutup lapangan pekerjaan yang sudah ada dan berjalan selama ini.

Kalangan pengusaha hiburan khususnya karaoke mensinyalir ada permainan “kotor” di balik terbitnya peraturan daerah tersebut. Sebab, satu-satunya hotel bintang tersebut konon milik Wakil Bupati Pati, Saeful Arifin. Terlepas benar dan tidaknya kepemilikan hotel, media ini belum mendapat keterangan resmi dari Pemkab Pati.

Menanggapi rencana penutupan sejumlah usaha pariwisata karaoke di Kanupaten Pati Jawa Tengah, pemerhati tempat hiburan malam, S. Tete Marthadilaga menilai bahwa penertiban tersebut memang menyesuaikan Perda yang sudah ada. Pihak Satpol PP akan menunjukkan kinerjanya selaku pebegak peraturan daerah. Namun begitu produk peraturan daerah cenderung “konyol” karena tidak wewakili kondisi yang ada di daerah itu.

Perda tersebut, lanjut Mas Tete, harus direvisi sehingga tidak merugikan pelaku usaha hiburan, begitu pula para pekerja dan pemandu karaoke yang selama ini mengais rejeki dari tempat hiburan tidak kehilangan mata pencahariannya.

“Ini kan aneh bin lucu tindakan pemerintah daerah yang justru menutup lapangan pekerjaan. Setidaknya, dicarikan solusi untuk mengakomodir para pekerja yang bakal kehilangan pekerjaan. Ini kan menelantarkan rakyat kecil dan bisa berdampak masalah sosial,” tegas pengamat hiburan malam yang akrab disapa Mas Tete ini.

Sementara itu, penertiban usaha karaoke tersebut merujuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati No. 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, berdasarkan pasal No 25 dan ketentuan peralihan pasal 91 terkait dengan usaha lokasi karaoke. Namun para pengusaha karaoke masih tetap membandel dan masih melakukan kegiatan, kendatipun tidak memiliki izin sesuai peruntukannya dan telah diperingatkan sebelumnya.

Untuk itu, mulai hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2018, Pemerintah Kabupaten Pati akan melakukan penertiban dengan melakukan penghentian kegiatan operasional karaoke untuk menyesuaikan Perda No 8 Tahun 2013. tim

Leave a comment