Terbaru

Kadis Pertanian Kab. Merauke : Perbaiki Manajemen Distribusi Pangan Antar Daerah

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke Provinsi Papua, Edy Santoso

KopiOnline Merauke – Rencana Pemerintah Pusat untuk mengimpor beras masih menjadi polemik. Sejumlah daerah menyatakan menolak rencana impor beras ini. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Edy Santoso ikut urun rembug terhadap masalah itu.

Edy menilai, masalah impor beras bukan masalah setuju atau tidak setuju tetapi masalahnya apakah saat ini memang diperlukan impor.  Karena mulai bulan Februari sebagian besar daerah di Indonesia telah memasuki masa panen apabila impor dilakukan tentunya akan berdampak pada turunnya harga gabah petani.

“Waktu panen yang bersamaan akan diikuti dengan turunnya harga gabah di tingkat petani sehingga pemerintah perlu mengkaji ulang dan mempertimbangan kembali rencana untuk melakukan impor pada saat petani menjelang atau memasuki musim panen, ” katanya, Selasa (30/01/2018).
Edy menjelaskan,  ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah antara lain :  pemerintah harus mempunyai data base yang kuat dan akurat serta selalu uptodate mulai dari  tingkat kabupaten propinsi sampai tingkat nasional sehingga dapat digunakan sebagai dasar  prakiraan kebutuhan dan produksi pangan dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat nasional.

Selain itu pemerintah diharapkan memiliki peta-peta kawasan sentra produksi pangan dan  peta pola konsumsi pangan di setiap kabupaten dan propinsi,  karena setiap daerah memiliki  pola konsumsi pangan yang berbeda walaupun sebagian besar beras merupakan kebutuhan  pangan utama.

Sehingga dengan adanya peta pola konsumsi pangan di setiap daerah dapat  digunakan sebagai dasar menghitung kebutuhan pangan baik beras mapun non beras.

Bahan pangan non beras selama ini kurang mendapat perhatian yang serius sementara beberapa daerah memiliki potensi pengembangan pangan non beras sebagai alternatif bahan pangan  antara lain jagung, sagu, umbi-umbian, sorgum dan lain-lain.

Untuk itu program diversifikasi komoditi menjadi salah satu prioritas dalam rangka mendukung ketahanan pangan pada daerah-daerah tertentu dan apabila ini dilakukan akan dapat mengurangi  kebutuhan beras secara nasional.

Dengan pengembangan diversifikasi komoditi maka diharapkan konsumsi beras dapat  dikurangi dan daerah-daerah tertentu yang mengalami surplus beras bisa didistribusikan  kepada daerah-daerah yang mengalami kekurangan.

Selain perbaikan manajemen produksi,  dukungan teknologi produksi sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas  pada daerah-daerah potensial terutama kawasan-kawasan pertumbuhan baru diluar jawa  berupa dukungan teknologi produksi, benih, pupuk, alsintan dan dukungan Irigasi.

“Jadi perlu adanya sinergitas antara pemerintah, petani, BUMN dan Swasta serta pelaku usaha di bidang pangan untuk mengoptimalkan sumber daya,” katanya.

Misalnya produksi benih unggul untuk memenuhi kebutuhan benih unggul secara nasional, sehingga kebutuhan benih uggul dapat tercukupi. Demikian juga pemenuhan kebutuhan pupuk subsidi kepada petani khusunya untuk  komoditi padi dipenuhi oleh pemerintah. Upaya lain untuk meningkatkan produksi adalah keterlibatan lembaga-lembaga penelitian  untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompatitif masing-masing daerah.

Terkait dengan manajemen distribusi diperlukan kerjasama antar pemeritah kabupaten dan propinsi  dalam perlunya subsidi ditribusi bahan pangan dimana daerah-daerah tertentu biaya distribusi masih sangat mahal.

Maka pemerintah diharapkan mempertimbangkan di daerah tersebut agar harga pangan tidak  mengalami fluktuasi cukup tinggi. Misalnya di suatu daerah sedang mengalami paceklik, lalu  harga pangan naik, sementara di daerah lain ada yang panen kelebihan produksi peningkatan  produksi.

“Disinilah pentingnya manajemen distribusi antar daerah, ” terangnya.

Stabilitas harga, ia mengingatkan, juga penting. Diketahui harga pangan beras di saat panen
akan terjadi penurunan signifikan. Walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, namun tetap saja harga beras saat panen merosot. Karena itu pemerintah perlu melakukan upaya stabilitas harga.

“Dengan menejemen distribusi yang baik, saya kira pemerintah tidak perlu impor beras,” tambahnya.

Begitu pula kebijakan harga dari pemerintah. “misalnya Bulog yang menampung hasil petani, namun harga di pasaran tetap lebih tinggi dari pada harga di pemerintah. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah,” jelasnya.

Apabila pemerintah bisa menstabilkan harga sesudah maupun sebelum panen, maka upaya ini bisa memberikan motivasi kepada Petani untuk meningkatkan produktifitas pangan khususnya beras. Sehingga bisa memberikan keuntungan kepada petani dan pelaku pasar.

“Intinya, kebijakan utama yang harus dilakukan pemerintah adalah kebijakan yang berpihak
kepada petani, bagimana petani bisa mendapatkan keuntungan yang layak,” ujarnya

Sudah saatnya pemerintah tidak menggantungkan bahan pangan dari beras, banyak daerah-daerah yang punya potensi pangan lain yang bisa diolah menjadi karbohidrat, seperti umbi-umbian, umbi Kayu, umbi jalar, sagu, jagung, sorgum dan sebagainya.

Di Papua contohnya, di Merauke ini sebagian penduduk makanan pokoknya disamping beras
adalah Sagu dan umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat. Namun demikian masih diperlukan pengolahan hasil bahan pangan tersebut menjadi bahan pangan siap olah agar bisa disimpan dalam jangka waktu tertentu.

“Namun dengan adanya Raskin atau Rastra (beras untuk masyarakat Prasejahtera), maka
harga beras menjadi murah, saya khawatir, pola makan mereka berubah dan beralih ke beras. Sementara pangan lokal ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah,” ujarnya.

Beberapa komoditas sumber karbohidrat antara lain: jagung, sorgum dan umbi-umbian sangat potensial dikembangkan. Karena itu pemerintah diharapkan memberikan perhatian  kepada pangan lokal ini, sehingga kebutuhan beras dapat dikurangi dengan mengoptimalkan pangan lokal.

Edy pun membandingkan di Jawa Tengah tepatnya di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, pangan lokal dari ubi  disebut tiwul. Kini diolah menjadi tiwul instan sebagai makanan yang berkelas. Jadi, bila pemerintah bisa mengoptimalkan pangan lokal, maka bisa menambah keanekaragaman pangan selain beras. maste

Leave a comment