Terbaru

Pemuda Anti Korupsi di Zaman Now Harus Peduli, Cerdas dan Mumpuni

KopiOnline Jakaarta – Persoalan korupsi di negeri ini sedang marak dikumandangkan berbagai media massa baik lokal maupun nasional membicarakan persoalan korupsi. Namun sebaliknya korupsi di zaman Now terus terjadi baik dari segi kwalitas maupun kwantitasnya. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang lahir sejak zaman bahela hingga di era zaman milenia ini sulit diberantas. Pesatnya kecanggihan tekhnologi informasi mengiringi tindak pidana korupsi yang kian sistematis, terstruktur dan masif.

Pembicaraan yang berkembang adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan resmi untuk menangguk pundi-pundi dan keuntungan pribadi atau kelompok maupun golongan dengan dasar politik kekuasaan. Seakan yang terjadi isu korupsi itu dapat didefinisikan sebagai salah satu tindak pidana, yang harus dicegah, dihindari dan diberantas. Korupsi “perampok uang rakyat dan negara” adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.

Korupsi yang terjadi di indonesia di era zaman Now, sudah mencapai titik nadir dan sangat mengkhawatirkan serta berdampak buruk kepada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem politik, sitem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial masyarakat di negri ini. Di lain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkat masih tetap saja terjadi seolah-olah sudah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sudah biasa. Jika kondisi seperti ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negri ini. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa oleh karna itu memerlukan upaya luar biasa juga untuk memberantasnya.

Seperti pernah diterapkan di era kepemimpinan Abraham Samad ketika menjabat Ketua KPK, untuk menghadapi korupsi yang sitematis, terstruktur dan masif diterapkan upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan dan (2) pencegahan. Namun toh, tindak pidana korupsi terus terjadi dan berkembang. Terlebih di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang super ketat mengawasi penggunanaan anggaran dana APBN dan APBD, masih kecolongan pula. Padahal semboyannya, jangan sampai ada kebocoran penggunaan barang seribu rupiah pun. Namun tidak menampik pula keberhasilannya sehingga banyak pejabat di daerah yang tertangkap Satgas OTT.

Melihat kondisi maraknya tindak pidana korupsi di tanah air, Wakil Ketua KPK Basaria Panjahitan sempat mengeluh dan mengakui lembaganya kewalahan dalam menangani setiap kasus korupsi yang paling banyak terjadi di sektor parlemen, pemerintahan dan peradilan. Setiap tahunnya, kurang lebih terdapat ratusan kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah itu dan juga Kejaksaan Agung serta Polri.

Praktik korupsi ini umumnya berlaku dalam persepsi seorang birokrat dan politikus. Itu sebabnya pada tahun 2015, berdasarkan hasil survei Transparency International (TI), Indonesia menempati peringkat ke-88 dari 167 negara terkorup di dunia. Lalu di era zaman Now ini belum diperoleh data yang akurat. Namun bila dilihat dari intensitasnya, kemungkinan malah naik peringkat.

Mensikapi maraknya tindak pindana korupsi (Tipikor), Ketua Umum LP3K-RI (Lembaga Penyelidikan Pemantauan&Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia), Bambang Yudhi Baskoro mengatakan bahwa dalam setahun terakhir ini lembaganya banyak mendapat pengaduan dugaan Tipikor baik dari pusat maupun daerah. Terlebih dengan digelontorkannya dana desa yang nilainya puluhan triliun rupiah, LP3K-RI tetap konsen menyelidiki dan mengawasi penyalahgunaan anggaran desa tersebut. Tidak sedikit pula menerima pengaduan baik dari masyarakat langsung maupun laporan dari lembaga yang berada di daerah.

Dalam menangani pengaduan masyarakat, LP3K-RI juga selektif memilih dan memilah surat aduan yang dilengkapi data yang akurat, kemudian ditindaklanjuti dengan menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kepada institusi hukum. Namun demikian, lembaga penggiat anti rasuah ini pernah mengalami kejadian yang menggelikan perihal surat aduan ke aparat penegak hukum.

“Sebab, kami direpotkan harus memenuhi pemeriksaan penyidik di daerah sebagai saksi. Dalam batas waktu tertentu kami akan dijemput paksa apabila tidak memenuhi panggilan tersebut. Dan lucunya, penyidik pun bingung ketika hendak membuat berita acara pemeriksaan (BAP). Sebab, kami hanya melanjutkaan berkas pengaduan masyarakat tersebut ke institusi hukum,” ujarnya.

Terlepas dari naik atau turunnya peringkat korupsi, lanjut Bambang YB, tentu kita harus tetap optimis mampu memberantas atau setidaknya mengurangi tindak pidana korupsi. Korupsi di tanah air tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran masyarakat.

Oleh karena itu tidak berlebihan jika kaum pemuda yang tergabung dalam wadah INFOKOM DKI Jakarta, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat khususnya DKI Jakara dan Indonesia pada umumnya, INFOKOM DKI Jakarta yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan pemuda dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak dalam upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif pemuda diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Pemuda diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak anti korupsi di masyarakat. Generasi muda harus peduli, cerdas dan mumpuni menghadapi tindak pidana korupsi, sekecil apapun dan jangan menjadi Kids Zaman Now, generasi muda MICIN, istilah zaman NOW. adm/rel

 

Leave a comment