Terbaru

Warga Terdampak Proyek Bandara Kulonprogo, Emoh Pindah

KopiOnline Kulonprogo – Ratusan warga di Kulon Progo, Yogyakarta, yang ditengarai tempat tinggalnya terkena proyek pembangunan Bandara, menolak meninggalkan rumah mereka, melewati batas akhir yang diberikan oleh Angksa Pura.

Seperti diketahui, Angkasa Pura ingin membangun bandara baru di daerah Kulonprogo Yogyakarta. Dalam pembangunan tersebut tidak sedikit tanah pekarangan, sawah dan rumah tinggal warga yang harus dikosongkan. Namun sangat disayangkan, dalam rencana penggusuran tersebut hak-hak warga diabaikan.

Menanggapi kondisi warga korban proyek bandara, seorang pakar pemerintahan mengatakan mestinya dilakukan komunikasi yang lebih baik dengan warga yang terdampak agar tidak sampai terjadi penggusuran.

Sementara hari Senin (04/12/2017) adalah batas akhir yang diberikan Angkasa Pura kepada para warga di lima desa di Kulon Progo, Yogyakarta, untuk meninggalkan rumah-rumah mereka. Angkasa Pura ingin menjadikan areal lahan di desa Palihan, Glagah, Sundutan, Jangkaran dan Kebon Rejo, sebagai lokasi bandar udara.

Namun hingga Senin siang, ratusan warga yang menempati 30 rumah di Desa Palihan dan Glagah masih menolak untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Warga di tiga desa lain sudah menerima rencana Angkasa Pura dan sudah mengosongkan rumah mereka.

“Mereka (Angkasa Pura) kan berencana dari 2012 tapi kami dari awal kami menyatakan menolak. Sekarang aliran listrik sudah diputus, mereka mengancamnya seperti itu, sejak Senin minggu kemarin. Sama depan-depan rumah dikasih lubang, pohon dirobohin biar aksesnya kesulitan”, kata Sofyan, warga desa Palihan yang menolak pindah.

Pihak Angkasa Pura mengatakan bahwa secara hukum mereka punya hak atas lahan yang ditempati warga desa tersebut. Awaluddin, juru bicara Angkasa Pura I, yang membawahi Yogyakarta, mengaku sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada para warga.

“Pengosongan lahan tersebut kita lakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Inipun sudah kita sampaikan kepada warga masyarakat yang terdampak atas pengosongan lahan tersebut. Yang pertama kami sudah lakukan pemberitahuan dengan surat pertama, surat kedua dan surat ketiga. Itupun sudah ditolerir sebenarnya pada tanggal 27 November yang lalu (tenggat waktunya)”, ungkap Awaluddin.

Meski begitu, pakar pemerintahan Miftah Thoha mengkritisi cara tegas Angkasa Pura. Menurut guru besar di Universitas Gajah Mada ini, solusi yang paling tepat adalah mengkomunikasikan rencana jangka panjang dan strategis pembangunan bandara ini kepada warga.

“Perlu Angkasa Pura itu tidak menggunakan kekuasaan yang keras tapi perlu dialog yang baik, apa kekuarangannya, dengan rakyat. Karena rakyat itu rakyat kecil yang barangkali pengetahuan, ilmunya dan pemahamannya kurang jelas, maka perlu dijelaskan”, papar Miftah.

“Yang kedua, di Kulonprogo itu tanahnya sebenarnya warisan dulu itu haknya Paku Alam. Nah sekarang sudah sepengetahuan Pak Alam belum itu? Jadi ada baiknya dibicarakan pemerintah daerah, pemerintah pusat, Angkasa Pura, Paku Alam dan rakyat”, tambahnya.

Warga yang menolak sendiri sudah mendatangi Ombudsman Yogyakarta untuk mengeluhkan proses penggusuran rumah mereka. Asisten Ombudsman Yogyakarta Dahlena mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki apakah ada mal administrasi yang dilakukan Angkasa Pura.

“Kami juga sudah mengeluarkan surat ke Angkasa Pura I per tanggal 30 November 2017 yang intinya agar Angkasa Pura menunda rencana pembongkaran itu mengingat suasana belajar sampai saat ini anak-anak masih menempuh ujian akhir sekolah”, kata Dahlena.

Bandara baru Yogyakarta NYIA (New Yogyakarta International Airport) nantinya ditargetkan mampu menampung 15 juta pengunjung setiap tahun, menggantikan bandara Adisucipto, yang saat ini hanya menampung 1,5 juta pengunjung.

Pada 2016 lalu, bandara di Sleman itu harus menampung 6,2 juta penumpang atau empat kali lebih besar dari kapasitas bandara tersebut, yang mendesak bandara baru segera dibangun. Pemerintah berharap bandara baru ini selesai dibangun pada Maret 2019.

Dibongkar Petugas

Sementara itu, dengan penjagaan ketat, petugas merobohkan rumah-rumah warga terdampak proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, DIY. Ratusan aparat TNI/Polri diturunkan karena warga menolak menyerahkan asetnya. Kapolres Kulon Progo AKBP, Irfan Rifai, memimpin langsung pengamanan proses perobohan rumah oleh PT Angkasa Pura I.

“Kita di sini mengamankan jalannya program pemerintah, proyek bandara ini merupakan proyek strategis nasional,” kata Irfan, ketika memimpin apel pengamanan di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Senin (04/12/2017).

Dijelaskannya, proses perobohan rumah warga telah berlangsung sejak pekan lalu. Dari total 42 rumah, saat ini tinggal 28 rumah di dua desa, yakni Desa Glagah dan Palihan.

“Kegiatan hari ini lanjutan land clearing pembangunan Bandara Kulon Progo oleh Angkasa Pura. Sudah ada 14 rumah yang penghuninya telah mengosongkan rumahnya,” jelasnya.

Dalam pengamanan perobohan rumah, petugas gabungan yang dilibatkan sekitar 264 personel, dari unsur polisi, TNI, Satpol PP, TP4D kejaksaan.

Dalam pengamanan, Irfan menegaskan sesuai pesan Kapolda DIY hal yang diutamakan adalah langkah preventif jika di lapangan masih ada penolakan dari masyarakat. “Kita berharap proses proses ini berjalan lancar,” imbuhnya.

Bantah Lakukan Pengusiran

Dalam kesempatan lain, Sujiastono, Project Manager Proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA), memastikan proses land clearing atau pembersihan lahan dengan cara perobohan bangunan serta tanaman di Desa Glagah dan Palihan, Kecamatan Temon hari ini hanya ditujukan terhadap bidang yang masuk dalam kawasan Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bandara Kulon Progo (NYIA) dan sudah dikosongkan oleh pemiliknya.

“Hari ini land clearing, pembersihan bangunan di area IPL yang sudah dikosongkan dan sudah dikonsinyasi, kemudian dirobohkan. Hari ini berlangsung di Desa Glagah dan Palihan,” kata Sujiastono, kepada wartawan di sela proses land clearing, Senin (4/12/2017).

Diakuinya, proses land clearing dilakukan secara bertahap terhadap 157 bidang yang ditenggat untuk dikosongkan pada 24 November 2017 dan 39 bidang ditenggat hingga 30 November 2017. Sebelumnya, pemilik ratusan bidang lahan itu telah diberi surat peringatan pertama hingga ketiga.

Tahapan land clearing diawali terhadap bidang yang pemiliknya telah menerima uang ganti rugi (konsinyasi) bangunan dan tanaman dari pengadilan dan sudah mengosongkan isi bangunan. Selanjutnya yang sudah mendapatkan putusan konsinyasi dari pengadilan tapi pemilik minta penghitungan ulang, serta bidang yang sudah dikonsinyasi tapi pemiliknya masih ngotot menolak.

“Yang ada isinya (penghuni belum mengosongkan bangunan), hari ini tidak kita robohkan, tidak ada pengusiran, tidak ada pemaksaan. Hari ini yang masih ada isinya tidak kita robohkan,” tandas Sujiastono.

Ditanya berapa jumlah bangunan yang sudah dirobohkan dan berapa target hari ini yang akan dirobohkan, Sujiastono tidak menyebutkan angka persisnya termasuk kapan batas waktu land clearing. Namun ia berharap Desember ini seluruh tahapan land clearing rampung agar proyek NYIA bisa selesai sesuai target pada 2019.

Kemudian saat disinggung adanya aksi warga yang masih menolak serta pernyataan sikap dari Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 15 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menilai proses land clearing melanggar hukum dan HAM, Sujiastono enggan berkomentar jauh.

“Kita tunggu (bangunan) gak ada isinya. Maunya sampai kapan? secepatnya, kita doakan secepatnya keluar (penghuninya) agar tidak terganggu pekerjaan di lapangan, banyak peralatan (proyek NYIA). Kalau itu (sikap YLBHI dan LBH) saya belum tahu isinya apa, silakan tanya ke mereka,” sebutnya.

Sebelumnya, General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Agus Pandu Purnama mengaku hingga kini masih tersisa sekitar 4 persen dari total 587 hektar lahan calon lokasi NYIA yang belum dibebaskan dan masih tahap konsiyasi di pengadilan. Dari lahan tersebut masih berdiri rumah penduduk dan tanaman milik warga. dtk/bbci/kop

Leave a comment