Terbaru

KPK Geledah Kantor Gub Jambi, Dokumen & Catatan APBD Disita

Gubernur Jambi, Zumi Zola

KopiOnline Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Gubernur Jambi, Zumi Zola dan menyita sejumlah dokumen dan catatan pembahasan anggaran. Dokumen dan catatan itu diduga kuat berkaitan dengan kasus dugaan suap pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jambi tahun anggaran 2018.

Selain dari kantor politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan catatan yang sama dari dua lokasi yang digeledah lainnya yakni Kantor Setda Pemprov Jambi dan DPRD Jambi.

“Barang-barang tersebut disita dari lokasi oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (02/12/2017).

Febri mengatakan, dalam catatan pembahasan anggaran itu terdapat tulisan dari sejumlah pihak. Sayangnya, dia menolak menyebut secara gamblang pihak-pihak yang dimaksud.

“KPK menemukan sejumlah dokumen pembahasan anggaran dan catatan-catatan tulisan tangan pihak-pihak tertentu,” tutur dia.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengesahan APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018. Keempat tersangka itu antara lain Anggota DPRD Jambi Supriyono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan dan Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Jambi Saifuddin.

Dalam kasus ini, Supriyono diduga telah menerima suap sebesar Rp400 juta dari tiga pejabat Pemprov Jambi tersebut. Suap diberikan agar Supriyono yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi tahun 2018.

Dari hasil pemeriksaan bahkan terungkap jika Pemprov Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Zumi Zola telah menyiapkan ‘uang ketok’ sebanyak Rp 6 miliar untuk mengguyur DPRD Jambi agar menyetujui APBD tahun anggaran 2018 tersebut.

Namun, dari hasil OTT pada Selasa (28/11/2017), tim Satgas KPK baru menyita Rp4,7 miliar. Sementara Rp1,3 miliar lainnya sudah diserahkan pihak Pemprov Jambi kepada anggota DPRD Jambi lainnya.

Atas perbuatannya, Erwan Malik, Arfan, dam Saifuddin disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Supriyono selaku penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Di Luar Sepengetahuannya

Sementara itu, satu pekan sebelum OTT KPK di Jambi, Zumi Zola baru saja menandatangani komitmen pemberantasan korupsi yang dihadiri komisioner KPK, La Ode Muhammad Syarif. Kini kantor gubernur yang mantan artis ini harus rela kantornya diobok-obok tim Satgas KPK.

Menurut pengakuan Gubernur Jambi, Zumi Zola, operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan beberapa pejabat di lingkup pemerintahannya, di luar sepengetahuannya sebagai gubernur.

“OTT itu di luar sepengetahuan dan kontrol saya sebagai Gubernur Jambi. Saya tidak pernah memerintahkan secara lisan maupun tulisan, apapun itu bentuknya yang melanggar hukum,” kata┬áZumi Zola saat jumpa pers di rumah dinasnya, Jambi, Jumat (01/12/2017).

Atas kejadian ini, Zumi Zola menegaskan sikap yang diambil adalah patuh terhadap proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

“Menghormati para petugas KPK yang datang ke Jambi melaksanakan tugasnya. Saya pun ditanyakan apabila dipanggil KPK saya katakan Insyaallah saya siap. Itu karena saya sebagai warga negara dan juga sebagai pejabat negara, harus tunduk pada hukum,” jelasnya.

Zumi Zola mengungkapkan, dirinya sengaja mengggelar konferensi pers untuk memberi penjelasan dan klarifikasi terhadap berbagai pemberitaan di media. “Sebagai gubernur, saya sangat prihatin dengan adanya OTT KPK,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Bahkan katanya, dia bersama Wakil Gubernur Jambi sudah mengingatkan kepada seluruh pejabat Pemprov Jambi untuk bekerja maksimal dan jangan melawan hukum, apapun bentuknya.

Dirinya juga mengaku mengkomunikasikan kepada DPRD Provinsi Jambi untuk sama-sama membangun Jambi melalui program-programnya. “Tentu dengan menjaga nama baik daerah. Dalam artian, jangan sampai terjadi masalah hukum,” kata Zumi Zola. red

Leave a comment