Terbaru

Imam Mucholik Minta Dewan Pers Agar Koreksi PPR Terhadap Teropong News

Pemred Harian Teropong News, Imam Mucholik (Baju putih paling kanan).

KopiOnline Sorong – Pemimpin Redaksi Teropong News, Imam Mucholik menilai Dewan Pers kurang teliti dan jeli dalam mengeluarkan Penilaian Pernyataan dan Rekomendasi (PPR) terhadap Surat Kabar Harian Teropong News. Pasalnya PPR Dewan Pers menyatakan, bahwa Pemred Teropong News belum memiliki sertifikat Wartawan Utama dan merekomendasikan paling lambat enam bulan untuk memiliki sertifikat Wartawan Utama.

Padahal sejak Desember 2013 Pemred Teropong News, Imam Mucholik sudah mengantongi sertifikat dan kartu kompetensi Wartawan Utama yang dikeluarkan oleh Dewan Pers  pada masa kepemimpinan Prof. DR. Bagir Manan, SH,MCL

Menurut Imam Mucholik,  PPR Dewan Pers Nomor 38/PPR-DP/XI/2017 tentang Pengaduan Joris Stefano Omkarsba terhadap Surat Kabar Harian ( SKH) Teropong News sudah tepat dan obyektif . PPR tersebut memutuskan bahwa semua yang ditudingkan oleh pihak pengadu adalah tidak benar. Termasuk tudingan Teropong News telah melanggar kode etik dan dugaan menerima suap.

Namun, terkait poin yang menyatakan bahwa Pemimpin Redaksi Teropong News tidak memiliki sertifikat Wartawan Utama sangatlah merugikan pihak Teropong News. Karena akibat PPR yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pers dan diterima oleh pihak terdau dan pengadu , dapat berpotensi menimbulkan persepsi negatif. Yang mana Teropong News selama ini dianggap dipimpin oleh Pemred yang belum kompeten.

“Silahkan dicek di laman website Dewan Pers, apakah nama saya sudah bersetifikat wartawan utama atau belum, ” ujar Imam di Kantor Redaksi Teropong News di jalan Sungai Kamundan Kota Sorong Papua Barat (02/12/2017).

Pemred Teropong News juga menyayangkan lembaga sekaliber Dewan Pers masih kurang teliti dalam mrngeluarkan PPR. Padahal PPR Dewan Pers nantinya menjadi rujukan terhadap penyelesaian sengketa akibat pemberitaan oleh Pers.

“Wartawan Teropong News 80 persen sudah ikut UKW, ada yang bersertifikat Wartawan Muda dan Wartawan Madya, masa Pemrednya tidak bersertifikat, kan aneh?, ” imbuh Imam.

Teropong News telah melayangkan protes melalui surat email kepada Dewan Pers  sejak nenerima PPR pada tanggal 30 November 2017  dan meminta Dewan  Pers  segera mengoreksi PPR Nomor 38 dan mengeluarkan PPR baru terhadap Teropong News. adm

Leave a comment