Terbaru

Bawaslu Vonis KPU Langgar Administrasi Hanya Mengandalkan SIPol

KopiOnline | Jakarta – Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) akhirnya memutuskan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) melakukan kesalahan administrasi dalam menyelenggarakan pendaftaran pemilu melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPol). Selanjutnya Bawaslu memerintahkan paling lambat tiga hari ke depan KPU harus mengecek secara fisik berkas pendaftaran sebelum memutuskan apakah partai dapat mengikuti proses verifikasi tahap berikutnya.

“Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta Pemilu,” ujar Ketua Bawaslu, Abhan, saat membacakan putusan laporan nomor 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, di Kantor Bawaslu, Rabu, 15 November 2017.

Sebelumnya, putusan terkait penggunaan SIPol sebagai syarat pendaftaran parpol peserta pemilu dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU sehingga merugikan partai pelapor yaiutu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Islam Damai Aman (Idaman), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP)I.

Dalam putusan, Abhan menyebutkan, aturan kewajiban menggunakan SIPol tidak didasari dan tidak bersumber pada UU Pemilu dinilai tak ada hubungan logis hirarkis antara norma Pasal 13 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan norma Pasal 176 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Sehingga dalam hal ini menimbulkan pertentangan antara Pasal 13 Ayat 1 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan norma dalam pasal 176 ayat 2 UU Pemilu.

Mengacu pada prinsip derogasi, ada keharusan untuk menolak aturan lebih rendah yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Sehingga dalam hal ini Bawaslu lebih mengutamakan pendaftaran menggunakan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik. Dalam hal ini merupakan surat fisik.

Dengan demikian, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan pasal 176 dan pasal 177 UU Pemilu. “Putusan ini wajib untuk dilaksanakan paling lambat tiga hari sejak pembacaan putusan,” tegas Abhan.

Sidang dimulai pukul 16.00 WIB sampai 18.00 WIB dan diskorsing sampai pukul 19.00 WIB untuk pembacaan putusan terhadap tujuh laporan lainnya. Anggota KPU RI yang hadir dalam sidang pembacaan putusan ini yakni Hasyim Asy’ari dan Evi Novida Ginting Manik.

Dengan demikian, masih ada harapan partai seperti PBB, Partai Idaman, dan PKPI yang sebelumnya dinyatakan tak lolos untuk diperiksa kembali dokumennya dan mengikuti proses verifikasi tahapan berikutnya. Kita tunggu kelanjutannya.

 

Leave a comment