Terbaru

Prabowo S : Salahi Tatib, Seyogyannya Ketua DPRD DKI Jakarta Dicopot

KopiOnline Jakarta – Wakil Ketua II Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman, menuding bahwa Keputusan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk menggelar sidang paripurna istimewa dengan agenda penyampaian visi misi Anies-Sandi pada 15 November 2017, dinilai telah terlambat.

Prabowo Soenirman, mengatakan, ia justru sangat setuju dengan adanya usulan agar  Prasetio diganti.

“Dia sudah jelas melanggar Tata tertib (Tatib) DPRD, dan telah bertindak tidak etis. Tapi saya menyerahkannya pada mekanisme di BK (Badan Kehormatan), karena dia sudah saya laporkan ke sana,” katanya kepada harianumum.com di gedung Dewan, Jakarta Pusat, Senin (06/11/2017).

Ketika dimintai tanggapan soal saran dari pengamat kebijakan publik Amir Hamzah agar anggota Dewan mengajukan mosi tidak percaya kepada Prasetio, dan meminta DPP PDIP agar Prasetio dicopot dan diganti dengan kader PDIP yang lain, mantan Dirut
PD Pasar Jaya ini mengatakan bahwa ia takkan mengajukan mosi tak percaya.

“Tapi kalau dia diganti, kenapa tidak?” katanya.

Ia mengakui bahwa jika Prasetio tetap menjabat sebagai ketua DPRD, kinerja anggota Dewan tidak akan maksimal karena apa pun bisa diambil alih.

Bahkan, katanya, tidak menutup kemungkinan jika Prasetio memimpin rapat, anggota fraksi-fraksi pendukung Anies-Sandi saat Pilkada 2017 lalu, yakni Fraksi Gerindra dan PKS, akan meninggalkan ruangan alias walk out (WO).

Seperti diberitakan sebelumnya, pengamat kebijakan publik Amir Hamzah menyarankan agar anggota Dewan mengajukan mosi tak percaya kepada Prasetio karena selain dinilai telah melanggar Tatib DPRD, juga telah betindak tidak etis.

Amir bahkan menganjurkan agar anggota Dewan mengajukan ke DPP PDIP agar Prasetio diganti dengan kadernya yang lain, karena dapat dianggap menghambat kinerja Dewan.

Meski demikian Ketua Fraksi PKS, Muhammad Suhaimi, mengatakan hal yang berbeda.

Ia mengatakan, solusi dari polemik penyelenggaraan sidang paripurna istimewa Anies-Sandi adalah pengokohan antara fraksi-fraksi agar kompak.

“Apalagi karena Pak Soni Soemarsono (Dirjen OTDA Kemendagri) saat coffee morning di rumah Dinas Pak Prasetio tadi pagi, menjelaskan bahwa sidang paripurna istimewa masih dapat dilakukan,” katanya.

Ia tak setuju dengan adanya usulan untuk mengajukan mosi tak percaya dan mengusulkan agar Prasetio dicopot, karena katanya, hal seperti itu akan membuat suasana DPRD panas lagi.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah konsolidasi, karena kalau ini nggak dijaga, APBD 2018 bisa nggak jalan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Prasetio semula kukuh tak mau menyelenggarakan sidang paripurna istimewa untuk mendengarkan paparan visi misi Anies-Sandi sebagai gubernur dan wagub baru di DKI, diduga karena kecewa Ahok-Djarot dikalahkan Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017. Apalagi karena ia merupakan ketua tim sukses pasangan yang diusung koalisi PDIP, Hanura, Golkar, PPP, PAN, PKB dan NasDem itu.

Surat Edaran Ditjen OTDA Kemendagri No 162/3484/OTDA yang diterbitkan Soni pada 10 Mei 2017 menyebutkan, sidang paripurna istimewa untuk mendengarkan visi misi gubernur dan wagub baru, paling lambat 14 hari setelah gubernur dan wagub baru itu dilantik.

Karena Anies-Sandi dilantik 16 Oktober, maka batas akhir waktu penyelenggaraan sidang tersebut pada 30 Oktober. Karena hingga lewat batas waktu itulah Prabowo Soenirman melaporkan Prasetio ke BK. HU/adm.

Leave a comment