Terbaru

Kajati Kepri : Penahanan Jaksa Syafei Sah dan Sesuai Aturan Hukum

?????????????????????????????????????????????????????????

KopiOnlune Kepri – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kepri), Yunan Harjaka, menegaskan, penahanan terhadap jaksa Syafei dalam kasus dugaan korupsi dana asuransi PNS Pemkot Batam senilai Rp 55 miliar, sudah sah dan sesuai aturan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap langkah yang diambil oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri tentunya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang mendalam dan matang dari seluruh penyidik, sehingga keputusan yang diambil pun sudah sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Satu hal yang perlu saya tegaskan di sini bahwa kejaksaan tidak pandang bulu. Siapa pun yang bersalah didukung alat bukti yang cukup pasti akan ditindak tegas. Buktinya, oknum jaksa pun kami tahan,” ujar Yunan kepada wartawan melalui telpon genggamnya, Jumat lalu.

M Syafei, jaksa Kejari Kota Batam pada Senin (16/10/2017) ditahan tim penyidik Kejati Kepri di Rutan Kelas I Tanjungpinang karena diduga terlibat kasus korupsi dana asuransi PNS Pemkot Batam. Dalam kasus ini Kejati Kepri juga menetapkan pengacara Nasihan sebagai tersangka.

Penahanan dilakukan terhadap tersangka Syafei, kata Yunan, agar tersangka tidak merusak dan menghilangkan barang bukti, melarikan diri serta tidak mengulangi perbuatannya. “Termasuk didalamnya agar kedua tersangka ini tidak saling mempengaruhi dan bersekongkol satu dengan yang lainnya,” tandas Yunan.

Yunan mengungkapkan, ketika belum ditahan tersangka Syafei pada Mei 2017 masih menarik dana sebesar Rp 500 juta dari rekening. Hal itu dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisan Transaksi Keuangan (LHP PPATK). Dan ini diakui tersangka Syafei. “Bukan tidak mungkin ini akan terus berulang apabila kami tidak melakukan penahanan,” tandas Kajati.

Kejaksaan Tinggi Kepri telah menetapkan oknum pengacara PT BAJ, M Nasehan dan mantan Jaksa Datun Kejari Batam, M Syafii, sebagai tersangka dalam korupsi Rp55 miliar dana Akses dan JHT PNS Pemko Batam.

Penetapan dua tersangka itu dilakukan atas terpenuhinya sejumlah alat bukti dalam penyelewengan dan penyalahgunaan Rp 55 miliar dana kewajiban PT BAJ ke Pemko Batam yang ditempatkan dalam rekening bersama escrow account dan dipindahkan ke rekening lain yang dibuat tersangka M Nasihan dan M Syafii.

Pembuatan rekening penampung escrow account bersama dalam menampung kewajiban PT BAJ ke Pemko Batam itu, dilakukan sambil menunggu putusan pengadilan atas perkara aquo yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Atas penampungan dana itu, kedua tersangka M Nasihan dan M Syafii ternyata kembali membuka rekening giro atas nama kedua tersangka tanpa diketahui Pemko dan PT BAJ Batam.

Selanjutnya Rp 55 miliar dana kewajiban PT BAJ yang disimpan di rekening escrow account penampung itu, dipindahbukukan kedua tersangka ke rekening giro yang dibuat dan dilakukan penarikan atas nama kedua tersangka sebanyak 31 kali. “Penarikan ini diperkuat dengan bukti LHP PPATK,” tambah Yunan. (syamsuri)

Leave a comment