Terbaru

Pengusaha Hiburan Malam “Panas Dingin” Pasca Ditutupnya Alexis

KopiOnline Jakarta – Tidak diperpanjangnya surat izin hotel dan griya pijat Alexis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI, membuat manajemen Alexis menutup atau menghentikan usaha pariwisatanya. Hal ini berdampak kepada kalangan pengelola dan pemilik tempat hiburan malam di Jakarta, “panas dingin” alias resah.

Seperti diketahui bahwa surat izin operasional kedua tempat itu habis sejak September 2017, dan tidak diperpanjang lagi oleh DPMPTSP seperti disampaikan Kepala Dinas DPMPTSP, Edy Junaedi, Senin (30/10/2017). Beroperasinya hotel dan griya pijat sampai Selasa (31/10/2017), bukan tindakan ilegal, karena proses pertimbangan ijin diperpanjang atau tidak, masih berlangsung sampai akhirnya pengelola Alexis memutuskan sendiri menghentikan kegiatan kedua usaha ini, Selasa kemarin.

Menanggapi tidak diperpanjangnya surat izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDOP) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Aspija) Erick Halauwet saat dihubungi, kemarin okut prihatin. Ia merasa aneh karena dinilai tidak ada koordinasi antar instansi.

“Yang meresahkan kami adalah alasan tidak diperpanjangnya ijin hanya karena berita di media yang tak pernah diperiksa kebenarannya di lapangan. Tidak ada survei lokasi seperti tahun tahun sebelumnya,” ujar Erick Halauwet saat dihubungi, kemarin.

“Kepala Dinas Pariwisata Tinia Budiati sebelumnya, Senin (16/10/2017), sudah menegaskan, harus ada bukti hukum Alexis membuka praktek prostitusi. Tiba tiba Kadis DPMPTSP menyatakan tidak diperpanjang. Sebenarnya yang membina dan mengawasi kami itu DPMPTSP atau Dinas Pariwisata ?” lanjut Erick.

Pengelola Alexis pun bingung. Legal & Corporate Affair Alexis Group, Lina Novita mengingatkan, sampai saat ini klien-nya belum pernah terjerat kasus pelanggaran, baik berupa peredaran Narkoba maupun kasus asusila. Menurut dia, penutupan hotel dan griya pijat membuat pihaknya memutuskan hubungan kerja 400 karyawannya.

“Untuk sementara ini, kami merumahkan 400 pekerja dari total 1000 orang. Ke-400 pekerja masing-masing 200 tenaga tetap dan 200 tenaga lepas,” jelas Lina. Dari jumlah 1000 orang tersebut, 90 persen pekerja, berijazah SMA ke bawah.

Serapan Lapangan Kerja

Sementara itu, Erick khawatir, penutupan Alexis akan menjadi pintu masuk penutupan tempat hiburan malam lainnya. “Dan itu artinya bakal ada ribuan pekerja yang menganggur,” tegas Erick.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada Februari 2017 ada 5,169 juta pekerja di DKI. Sebanyak 4,417 juta orang atau 85,44 persen di antaranya bekerja di sektor jasa. “Sekitar sepertiga dari mereka yang bekerja di sektor jasa, bekerja di sektor pariwisata terutama di tempat hiburan malam,” tutur Erick.

Lebih dari 75 persen di antara pekerja tersebut, lanjut Erick, hanya bermodal ijasah SMA (sekolah menengah atas) atau SMK (sekolah menengah kejuruan). Data BPS menyebutkan, pada Februari 2017, pekerja dengan modal ijasah SMA maupun SMK di Jakarta mencapai hampir 2,1 juta atau lebih dari 40 persen dibanding total pekerja di Jakarta.

Sektor pariwisata bukan saja berdaya serap tinggi terhadap tenaga kerja yang cuma mengantongi ijasah SMA dan SMK, tetapi sampai sekarang juga masih menjadi pendulang pendapatan pajak DKI terbesar. Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan, Unit Pelayanan Layanan Informasi, Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Tri Widiati, menjelaskan, penerimaan pajak dari sektor pariwisata pada  2016 sebesar Rp4,7 triliun, terdiri atas pajak hotel sebesar Rp1,499 triliun, pajak restoran Rp2,453 triliun, dan tempat hiburan Rp769,540 juta.

Seperti halnya wilayah lain, pendulang pajak  DKI terbesar masih berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yakni sebesar Rp22,4 triliun. “Lalu menyusul pajak bumi dan bangunan Rp7,02 triliun, dan pajak pariwisata seperti disebutkan tadi sebesar Rp4,7 triliun. Sampai sekarang, angkanya tak banyak berubah,” ujar Tri saat dihubungi terpisah, semalam.

Program OK OCE

Menanggapi soal 400 penganggur baru pasca hotel dan griya pijat Alexis ditutup, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan, mereka akan diikutsertakan dalam program OK OCE. “Kita akan koordinasikan dalam program OK OCE. Mereka akan kita salurkan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) ke industri hotel serupa,” kata Sandiaga seusai apel Operasi Mantap Praja di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Kepala Dinas Nakertrans yang juga dihubungi kemarin belum bersedia menjawab karena sedang rapat, tetapi Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (UMKM) DKI, Irwandi, saat dihubungi mengatakan, program OK OCE memang  ada di bawah kendali dinas yang dipimpinnya. Program ini bertujuan menyiapkan 40.000 wirausahawan setiap tahun. Sentra program OK OCE berada di setiap kecamatan.

Menurut dia, program akan mulai diterapkan pada pertengahan atau akhir November. “Saya sudah sosialisasikan kepada seluruh walikota. Nantinya, ke 44 kecamatan yang ada di Jakarta bakal menjadi sentra kegiatan ini,” tuturnya. Tetapi saat Walikota Jakarta Barat Anas Efendi dihubungi, ia mengatakan belum tahu mengenai kapan mulai dilaksanakan. “Masih menunggu tim Pak Sandiaga,” ucapnya.

Menurut Irwandi, program ini akan berisi pelatihan, pemberian akses permodalan, serta membantu memasarkan produk para wirausahawan yang lahir di sentra sentra program OK OCE di kecamatan. “Program ini akan dibiayai oleh APBD Perubahan. Jadi begitu anggaran cair, kita mulai bekerja,” ujar Irwandi.

Sejumlah camat yang dihubungi mengaku, kantornya hanya “ketempatan” program OK OCE saja. “Sampai sekarang saya tidak tahu kapan mulai dilaksanakan,” kata Camat Kalideres, Supriadi, semalam.  Hal senada disampaikan Camat Tamansari, Firman Ibrahim. “Saya dengar baru awal Januari tahun depan. Soal pastinya, saya tidak tahu,” ujarnya.

Menanggapi soal program OK OCE ini, Erick mengatakan, “Sementara ini baru sebatas wacana kan?” Seharusnya, lanjut Erick, Pemprov DKI menyiapkan matang dahulu program OK OCE ini sebelum membuat kebijakan yang menyebabkan ratusan atau bahkan nanti ribuan orang kehilangan pekerjaan. Juga periksa kembali dampak langkah ini terhadap penerimaan pajak di DKI. Kita tunggu saja.

Sumber : Kompas

Tanggapan Terhadap surat dari Dinas PTSP

Menyikapi beredarnya surat dari Dinas PTSP yang isinya belum dapat memproses permohonan perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDOP) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis, maka kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :

  1. Kami mencoba memahami kebijakan Pemda DKI saat ini dan kami siap bekerjasama dengan Pihak Pemda DKI guna mendukung setiap kebijakan Gubernur DKI.
  2. Hotel maupun griya pijat Alexis adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pariwisata dimana segala sesuatu terkait perizinan maupun operasional telah kami laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  3. Perlu diketahui bahwasanya sampai dengan saat ini di Hotel dan griya pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran ,baik berupa peredaran narkoba maupun kasus asusila.
  4. Kami menyadari bahwa semua tempat usaha memiliki kelebihan maupun kekurangan, dimana saat ini stigma yang terbentuk terkait nama alexis di identikan dengan tempat yang kurang baik,oleh karenanya kami akan berbenah dan melakukan penataan manajemen agar dapat keluar dari stigma tersebut. Apabila ada kekurangan yang harus kami perhatikan maka kami terbuka menerima saran dan kritik untuk bisa menjadi lebih baik lagi.
  5. Kami menghargai surat yang telah dikeluarkan oleh Dinas PTSP,atas dasar hal tersebut kami melakukan penghentian operasional Hotel dan griya pijat Alexis dikarenakan belum dapat diprosesnya perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha pariwisata kami.Langkah tersebut kami ambil untuk menunjukan bahwa pihak kami taat aturan.
  6. Perlu di pahami bahwa kami juga memiliki karyawan yang jumlahnya tidak sedikit dimana para karyawan tersebut juga merupakan tulang punggung keluarga, satu hal yang pasti belum terbitnya perpanjangan TDUP usaha kami yang akan berujung pada penutupan usaha akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian mereka.
  7. Kami meminta masyarakat maupun media berhenti menghakimi pihak kami secara sepihak,mohon juga di lihat bahwa selama ini pihak kami merupakan salah satu pelaku usaha di kota Jakarta yang tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun menerima sanksi terkait pelanggaran dalam bentuk apapun dari dinas terkait yang merupakan cerminan bahwa kami pelaku usaha yang taat hukum dan turut berkontribusi nyata terhadap pembangunan kota Jakarta lewat pajak daerah maupun pembukaan lapangan kerja melalui sektor pariwisata.
  8. Bersama ini kami mohon kepada Pihak Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perizinan untuk dapat memberikan solusi dan jalan keluar terbaik maupun arahan dan bimbingannya agar usaha kami di sektor Pariwisata dapat terus berjalan,pastinya kami siap untuk melakukan pembenahan manajemen sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah daerah DKI Jakarta.
  9. Kepada seluruh masyarakat maupun media mari Bersama – sama kita bangun kota Jakarta lewat sektor Pariwisata guna menjadikan kota Jakarta sebagai salah satu destinasi wisata Favorit di Negara Indonesia.

Demikian Lina Novita, SH, Mochamad Fadjri, SH

Legal & Corporate Affair Alexis Group.

Hotel Alexis Masih Legal, Ini Penjelasan Hukumnya!

27 Oktober 2017 No: 68661-1.858.8

Sifat: Segera Lampiran: –

Hal: Penjelasan terkait Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Kepada Yth. Direktur PT.Grand Ancol Hotel

Jl RE Martadinta No 1 Kel.Ancol Kecamatan Pademangan

Sehubungan dengan Permintaan TDUP Hotel Bintang yang diajukan melaluui aplikasi online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jakarta dengan nomor 60U0HG dan Permohonan TDUP Griya Pijat yang diajukan melalui aplikasi online ke Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pademangan dengan nomor registrasi Z35DNU, dengan data permohonan sebagai berikut:

Nama Sarana: PT. Grand Ancol Hotel Nama Usaha: Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis Alamat: Jl.RE Martadinata No 1 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara

Berdasarkan:

  1. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  2. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peta Zonasi;
  3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
  4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2015 tentang Kepariwisataan;
  5. Peraturan Gubernur Nomor 133 tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan pertimbangan teknis, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Menindaklanjuti informasi yang berkembang di media massa terkait kegiatan yang tidak diperkenankan dan dilarang dalam penyelenggaraan usaha Hotel dan Griya Pijat di Hotel Alexis;
  2. Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata berkewajiban turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat kerja;
  3. Pemerintah berkewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
  4. Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis belum bisa diproses.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

(ditandatangani)

EDY JUNAEDI

NIP: 7611301985111001

Tembusan

  1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Satuan Polisi Pramong Praja Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

Terkait surat di atas, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, antara lain:

  1. Surat bernomor: 68661-1.858.8 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta BUKAN surat penolakan terhadap perpanjangan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diajukan Alexis Hotel melalui surat bernomor 026B/GAH/X/2017. Sehingga sampai hari ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta belum mengambil keputusan hukum apa pun terkait Alexis Hotel;
  2. Surat bernomor: 68661-1.858.8 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta TIDAK MEMBAWA KONSEKUENSI HUKUM APA PUN KARENA SURAT DI ATAS TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM SAMA SEKALI DAN TIDAK MENGIKAT ALEXIS HOTEL, dengan kata lain surat itu percuma. Karena surat di atas tak ada bedanya dengan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum apa pun.DAN TIDAK BISA MENCABUT IZIN ALEXIS DENGAN MODEL SURAT BISA SEPERTI DI ATAS KARENA SURAT DI ATAS TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.
  3. Dalam surat bernomor: 68661-1.858.8 TIDAK ADA KEPUTUSAN yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta memutuskan menolak atau tidak memperpanjang izin operasional Alexis Hotel. Sehingga sampai detik ini, semua operasional Alexis Hotel adalah LEGAL.
  4. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di beberapa media yang menyatakan bahwa semua kegiatan di Alexis Hotel adalah ilegal adalah pernyataan yang paling memalukan dan menggelikan dari seorang pejabat tata usaha negara, karena tidak menyadari kesalahan apa yang terjadi dalam bentuk surat sehingga surat di atas TIDAK ADA AKIBAT HUKUM APAPUN BAGI ALEXIS HOTEL, KARENA SURAT DI ATAS LEBIH MIRIP DENGAN HIMBAUAN/PEMBERITAHUAN BIASA. YANG TENTU JIKA DILAKSANAKAN, OK, TIDAK JUGA, OK. TIDAK ADA AKIBAT HUKUM APA PUN. ALEXIS HOTEL TETAP LEGAL SECARA HUKUM SAMPAI DETIK INI. (Berbagai sumber).

Leave a comment