Terbaru

Penerapam K3 di Mega Proyek Pemkab Karawang Masih Dipertanyakan

KopiOnline Karawang – Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan BPJS Ketenagakerjaan sangatlah diperlukan bagi pekerja. Pekerjapun akan merasa aman dan terlindungi saat bekerja baik itu di bangunan pemerintah maupun Swasta.

Mega proyek yang sedang dilaksanakan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Karawang  tampak kurang memperhatikan K3 dalam melakukan kegiatan pekerjanya. Seperti halnya dengan PT.AH yang mengerjakan pembangunan gedung Tower 1 komplek Pemkab tahap II mencapai harga Rp 40 Milyar dan PT. WAG sebagai penyedia jasa dalam pekerjaan reahibilitasi di gedung Sekertariat Dewan Karawang dengan nilai kontrak mencapai Rp 6,6 Milyar.
Menurut Angita Hutapea Direktur Utama PT.Aura Hutaka bahwa perusahaannya sudah memberikan K3 untuk safety dan dijamin BPJS bagi pekerjanya. Kendatipun masih ada pekerja lapangan yang enggan mengunakan safety.

“Pekerja kami mencapai 260 orang, 200 orang untuk pekerjaan lapangan dan 60 orang untuk workshop dalam pembuatan pintu dan kusen,” katanya.

Perundang-undangan K3 ialah salah satu alat kerja yang sangat penting bagi para ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) guna menerapkan K3 di tempat kerja.

Undang-Undang yang mengatur K3

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang- Undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.  Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.

Sementara itu menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang (Disnakertrans), H.Suroto, penggunaan K3 dan jaminan BPJS ketenagakerjaan itu wajib bagi perusahaan untuk memberikan K3 dan BPJS bagi pekerjanya baik itu pekerjaan bangunan pemerintah maupun swasta. Karena, sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Secara teknis para pengawas lapangan harus memberikan K3 dan BPJS demi keselamatan dan kenyamanan bagi pekerjanya dalam melakukan pekerjaannya. Pengawasan tersebut sudah dituangkan dalam surat ke setiap perusahaan, asosiasi-asosiasi Gapensi, Gapeksi, Apeksindo dan lainnya.

Penerapan (K3) dan BPJS untuk pekerja sudah diinstruksikan oleh bupati, baik itu pekerjaan bangunan pemerintah maupun swasta. Apabila ada perusahaan yang belum memberikan K3 dan BPJS, maka akan ada sanksi sesuai aturan yang ada. erwin

 

Leave a comment