Terbaru

Ahok Dipenjara, Pertanda Pemerintah Tabuh Genderang Revolusi Hukum

Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama is seen inside a court during his trial for blasphemy in Jakarta, Indonesia May 9, 2017 in this photo taken by Antara Foto. Antara Foto/ Sigid Kurniawan/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. TPX IMAGES OF THE DAY

KopiOnline Jakarta  –  Hujan tangis dan derai air mata mengiringi perjalanan Ahok ke Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur. Hakim telah ketok palu dan menjatuhkan vonis bersalah terhadap Ahok  2 tahun penjara. Agar hukuman itu langsung dirasakan, hakim memerintahkan agar Ahok langsung ditahan dan dijebloskan di penjara.

Dengan adanya vonis bersalah atas Ahok, maka ini sebagai pertanda bahwa pemerintah mulai mengumandangkan revolusi hukum di Indonesia. Genderang penegakan supremasi hukum sudah ditabuh. Kasus-kasus kecil, menengah dan kakap harus diproses dengan seadil-adilnya. Kasus E-KTP misalnya yang sekarang menyita perhatian publik dan melibatkan Setya Novanto harus diusut, disidang, diadili dan divonis para pelakunya.

Jadi vonis kepada Ahok hari ini adalah era mulainya penegakkan hukum berkeadilan, era mulainya revolusi hukum, era mulainya menghormati keberadaan agama apapun di negeri ini dan era penyelamatan negeri ini dari kegaduhan yang telah menghabiskan banyak energi.

Vonis Ahok 2 tahun penjara itu harus diambil hikmatnya. Memang Ahok harus menjadi korban kebiadaban politik. Namun namanya akan dikenang sepanjang sejarah sebagai gubernur hebat nan kontroversial di DKI Jakarta sekaligus gubernur penista agama yang membuatnya dikirim ke penjara. Ia selanjutnya disebut sebagai gubernur terpidana.

Sebaliknya, bisa dibayangkan jika Ahok divonis bebas. Para lawan-lawan poliitik Jokowi dengan dendam membara seperti mereka yang barang tentu berada di balik demo besar-besaran dan siapapun akan menuduh Jokowi terus-menerus bahwa ia telah membela Ahok. Jokowi akan dituduh mengintervensi pengadilan. Jokowi akan dituduh sebagai pembela penista agama. Walaupun sebetulnya ia tidak seperti yang dituduhkan.

Lalu Rizieq, Buni Yani dan teman-temannya yang sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka akan meminta hakim, agar juga divonis bebas dari kasus-kasus hukumnya. Jika demikian maka vonis bebas akan menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum di Indonesia. Hukum di negeri ini ke depan akan tetap buruk di mata rakyat dan di mata dunia. Namun kondisi hukum itu akan berbalik 380 derajat apabila revolusi hukum berjalan sebagai mana mestinya.

Berdampak Positif Penegakan Hukum

Pertama, fitnah keji yang dialamatkan kepada Jokowi bahwa dia membela Ahok akhirnya tidak terbukti. Jokowi sama sekali tidak membela Ahok. Dalam beberapa kali konferensi pers yang dilakukannya, Jokowi menegaskan tidak membela Ahok. Dengan bukti vonis Ahok sekarang, maka fitnah keji kepada Jokowi itu mentah.

Kedua, vonis hakim itu kepada Ahok adalah sinyal baik bagi hukum di Indonesia. Revolusi hukum telah mulai. Orang yang salah dihukum dan orang benar dibebaskan. Dan Jokowi ingin menghancurkan pandangan buruk atas hukum di Indonesia selama ini yang selalu dipermainkan. Sekarang saatnya hukum ditegakkan.

Ketiga, dengan adanya vonis penjara kepada Ahok, maka mereka-mereka yang telah menista agama, menghina suku lain, menghina presiden, menghina Pancasila akan menerima nasib yang sama. Mereka-mereka yang terbukti melakukan makar akan divonis oleh hakim dengan adil. Semuanya itu bertujuan untuk menyelamatkan negeri ini. Mereka akan dihukum oleh hakim dengan adil. Maka ke depan Rizieq, Buni Yani, Al-Khaththath, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet dan siapapun yang telah dijadikan tersangka oleh kepolisian harus bersiap-siap divonis oleh hakim akibat perbuatan mereka.

Keempat, vonis penjara kepada Ahok memberikan pesan kepada siapapun yang hidup di negeri ini bahwa di masa Jokowi, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Maka bagi mereka yang belum tersandung hukum, harus mulai hati-hati. Anies-Sandi yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta, harus siap-siap mengikuti proses hukum atas kasus-kasus mereka. Jika mereka juga terbukti bersalah atas kasus-kasus hukumnya, mereka juga akan divonis oleh hakim.

Kelima, vonis penjara untuk Ahok itu menjadi senjata Jokowi untuk menegakkan hukum di negeri ini. Pembubaran dan pelarangan HTI mulai 8 Mei 2017 atau sehari sebelum vonis Ahok adalah tindakan keras dan tegas Jokowi untuk mempertahankan NKRI. Ke depan Jokowi akan terus garang, tegas dan fight untuk melawan ormas-ormas keagamaan yang menjadi duri dalam daging seperti FPI yang selama ini telah banyak meletupkan intoleransi di negeri ini.

Keenam, Ahok harus menerima nasibnya sebagai terpidana dan akan menjalankan hukuman penjara selama dua tahun. Dari fakta-fakta hukum yang telah dibacakan oleh hakim terbukti bahwa Ahok telah merendahkan Surat Al-Maidah ayat 51. Ayat ini adalah senjata utama kaum Muslim untuk tidak memilih pemimpin non-muslim memimpin mereka.

Setelah vonis penjara untuk Ahok, maka sekarang tibalah saatnya bagi Jokowi untuk kembali menata ulang kekuatannya tanpa terbelenggu lagi oleh Ahok. Jokowi kini bisa mulai fight dan melawan siapapun yang ingin mengkudeta dirinya, menyelamatkan NKRI dari rongrongan anti Pancasila dan meneruskan pembangunan infrastrukturnya.

Sementara itu bagi lawan-lawan Ahok yang juga telah berbuat hal yang sama seperti Rizieq Shihab dan telah menyandang status tersangka, siap-siap ketar-ketir menunggu vonis hukuman dari hakim. Dan sang Habib tentu dengan jiwa ksatrianya akan menjalani proses hukum di meja peradilan. berbagai sumber/adm/foto: detiknews

Leave a comment