Terbaru

Korupsi Dana Hibah Koni Samarinda, Aidil Fitri Keberatan Atas Tuntutan JPU

KopiOnline Samarinda – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda dalam sidang dugaan korupsi dana hibah Koni Samarinda Tahun 2014 senilai Rp 64 Milyar dengan mendudukan Aidil Ftri (Ketua Koni) Samarinda, dan  Makmun Andi Nuhung (mantan Kadispora) kota Samarinda, serta Nursa’im (mantan Bendahara) duduk di kursi pesakitan PN Tipikor Samarinda, Kamis (27/04/2017) untuk mendengarkan amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam amar tuntutannya Darwis Kasih Pidsus Kajari Samarinda dan Jaksa Ikbal dan Fatono Fathan dari Kejaksaan Tinggi Kaltim membacakan amar tuntutan dari Kejaksaan Agung RI untuk ketiga tersangka.

Dihadapan Ketua Majelis Hakim Deki Felix Wagiju, SH yang didampingi Parmatoni SH dan Anggraini SH, JPU menyampaikan amar tuntutannya terhadap terdakwa Makmun Andi Nuhung dan terdakwa Nursa’im dituntut masing-masing selama 2 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 KUHPidana junto pada Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang korupsi.

Sedangkan terhadap terdakwa Ketua Koni Samarinda, Aidil Fitri, dituntut dengan hukuman selama 3 tahun 6 bulan penjara, denda 50 juta, subsider 3 bulan penjara, serta uang pengganti Rp 11 Milyar rupiah dan dalam waktu 1 bulan tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman 3 tahun penjara, atau total 6 tahun 6 bulan penjara, Aidil Fitri terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Diminta komentarnya usai sidang terdakwa Aidil Fitri, mantan Ketua KONI Kota Samarinda mengatakan tidak akan menerima tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), jaksa dalam tuntutannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan fakta persidangan, jaksa hanya dengan modal bukti semuanya foto copy tak ada yang asli, terang Aidil penuh kecewa.

“Kalau ‎semua perkara hanya dengan alat bukti fotokopi saja bisa dituntut maka semua orang bisa dihukum, kegiatan itu (Porprov) ada panitianya (PB Porprov 2014). Kenapa saya saja dan bendahara dan Kadispora dikenakan penjara, Gimana rasa keadilannya, saya hanya tanda tangan terakhir semuanya yang telaah dan tandangan adalah saudara Darmin sebagai sekertaris KONI, kenapa dia tidak di penjara, ada apa ini, ini ada permainan,” ujar Aidil sedikit emosi.

Disinggung mengenai uang pengganti Rp 11 milyar, Aidil mengatakan Jaksa boleh cek harta kekayaan saya, saya punya hanya satu rumah, tegas Aidil

“‎Jaksa boleh cek harta kekayaan saya, jangankan Rp 11 miliar saya punya Rp 5 miliar saja kalau ada silahkan ambil, saya tidak ada rumah baru, saya hanya satu rumah yang saya sewa,” tegas Aidil.

Aidil juga menegaskan bahwa tidak terseretnya Darmin Sekertaris Koni menjadi tersangka maka setelah putusannya nanti akan melaporkan langsung ke Kejaksaan Agung atas keterlibatan Darmin, tegas Aidil.

Disamping itu selaku Penasehat Hukum Aidil Fitri, Robet Nababan, SH menilai bahwa dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum terkesan kasus ini dipaksakan dan dengan tuntutan 3 tahun 6 bulan penjara.

“Ini sangat dipaksakan, dalam persidangan juga banyak saksi mencabut pernyataannya juga tidak dijadikan pertimbangan. Selain itu saksi dari BPKP juga mengatakan andaikan kami tahu sudah ada audit dari BPK maka tidak akan melakukan, ini kan aneh apa lagi semua bukti yang dihadirkan jaksa semuanya foto kopi tidak ada yang asli,” tegas Robet Nababan. (ahmad gajali).

Ket Foto: Terdakwa Makmun Andi Nuhung mantan Kadispora (kiri), Adil Fitri Ketua KONI Samarinda (tengah), Nurda’im mantan Bendahara (kanan), sedang mendengarkan Tuntitan JPU, Kamis (27/04

Leave a comment