Terbaru

Kejari Jaktim Dituding Peti-es kan Kasus Korupsi IBE DVT Rp 38,9 M

KopiOnline Jakarta,- Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yang diduga “mengendapkan” kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) senilai Rp 38,9 miliar dalam proses pengadaan sarana pembelajaran IBE DVT (Interactive Board Expert Digital Vision Touch) di Kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur, Tahun Anggaran 2014, berdalih bahwa itu adalah perkara Kepolisian Daerah Metro Jaya.

 “Perkara (tipikor IBE DVT) itu sudah ditangani lebih dulu oleh Polda Metro Jaya,” kata Waluyo Yahya, Humas dan Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dalam pesan WhatsApp-nya kepada Ketua Umum LSM Pemantau Anggaran Negara (PAN), Thomson Sirait, sebagai pihak yang melaporkan masalah tersebut kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, sejak tahun 2015 atau sekitar 17 bulan silam.

Ketua Umum LSM Pemantau Anggaran Negara (PAN), Thomson Sirait. Foto2 :IGSBeria

Dalil itu disampaikan Waluyo Yahya sebagai jawaban di balik alasan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang selama hampir dua tahun tidak memproses laporan masyarakat terkait dugaan Tipikor di Kantor Sudin Dikmen Wilayah II Jaktim tersebut.

Menurut Waluyo, dalil itu ia terima dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sendiri. Dalil itu disampaikan, sambung Waluyo, berdasarkan fotokopi surat panggilan saksi atau pemberitahuan dari instansi yang menangani.

“Saya mendapat info itu dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sendiri berdasarkan fotokopi surat panggilan saksi atau pemberitahuan dari instansi yang menangani,” kata Waluyo.

Terkesan Simpang Siur

Penjelasan Waluyo Yahya selaku Humas dan Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu membuat informasi seputar penanganan perkara dugaan Tipikor senilai Rp 38,9 miliar tersebut menjadi semakin simpang siur.

Sebelumnya beredar informasi bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak menindaklanjuti laporan dari perkara tersebut karena masalah itu sudah ditangani pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tepatnya oleh seorang jaksa bernama Butar-butar, dan penanganannya disebutkan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

Kini muncul lagi alasan baru yang menyatakan bahwa perkara itu sudah lebih dulu ditangani pihak Polda Metro Jaya, sehingga Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tidak bisa menindaklanjuti laporan masyarakat atas masalah yang sama.

Terkait kesimpangsiuran informasi tersebut, Waluyo menyatakan akan melakukan pengecekan langsung terhadap jaksa yang disebutkan bernama Butar-butar tadi, seraya tetap bersikukuh bahwa keterangan soal penanganan di Polda Metro Jaya itu ia terima dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sendiri.

“Coba nanti aku cek ke Pak Butar-butar. Aku dapat info (soal penanganan Polda Metro Jaya tadi) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur,” kata Waluyo.

Membingungkan Masyarakat

Fenomena “lempar sana lempar sini” untuk melepaskan diri dari tanggungjawab seperti itu, di mata Ketua LSM PAN, Thomson Sirait, akan berdampak membingungkan masyarakat.

“Di satu sisi, masyarakat diminta berperan aktif membantu program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tapi, di sisi lain, laporan-laporan masyarakat sendiri seolah tidak diberi tempat yang layak dalam proses pemberantasan tersebut. Kalau memang dihargai, sikapilah laporan-laporan masyarakat tersebut dengan keterangan-keterangan yang memadai —bukannya dibiarkan jadi mummy yang disembunyikan di dalam kuburan perkara,” kata Thomson kepada IGS Berita.

Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lanjut Thomson, sudah rela melakukan investigasi untuk hal-hal yang dicurigainya, tanpa mendapatkan imbalan apapun.

“Kalau hasil investigasi itu salah, ya katakanlah salah, dan tunjukkan sebelah mana salahnya secara rinci. Kalau benar, segeralah tindak lanjuti. Kami juga siap kok untuk mempertanggungjawabkan proses dan hasil investigasi tersebut. Kalau dibiarkan tanpa kejelasan, jangan salahkan masyarakat bila yang muncul kemudian adalah dugaan adanya persekongkolan antara pelaku Tipikor dengan para penegak hukum,” kata Thomson.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, LSM PAN sudah menyerahkan enam data penting yang bisa ditindaklanjuti pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai temuan awal dugaan Tipikor dalam pengadaan IBE DVT di Kantor Sudin Dikmen Wilayah II Jaktim (Tahun Anggaran 2014) senilai Rp 38,9 miliar.

Data-data tersebut, antara lain, penetapan mata anggarannya, pengumuman pelelangannya, penetapan pemenang lelangnya, serah terima produk pengadaannya, investigasi kualitas produk pengadaannya, investigasi harga produk pengadaannya, investigasi distributor produk pengadaannya, dan analisa asumsi kerugian negaranya.

“Kalau pihak Kejari Jaktim memang memiliki komitmen untuk mendukung gerakan pemberantasan tipikor, seharusnya tidaklah sulit bagi mereka menangani perkara yang sudah kami laporkan sejak tahun 2015 ini. Tapi, Kejari Jaktim tetap saja tak melakukan kerja apa-apa. Entah apa yang di dalam kepala mereka,” kata Thomson kepada IGS Berita di Jakarta.

Kejari Jaktim Dituding “Peti-es kan” perkara

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur (Jaktim) dituding “mengendapkan” perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) senilai Rp 38,9 miliar dalam proses pengadaan sarana pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interactive Board Expert) di Suku Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur, Tahun Anggaran 2014.

“Kalau pihak Kejari Jaktim memang memiliki komitmen untuk mendukung gerakan pemberantasan Tipikor, seharusnya tidaklah sulit bagi mereka menangani perkara yang sudah kami laporkan sejak tahun 2015 ini. Setidaknya, sudah ada enam data penting yang bisa ditindaklanjuti sebagai temuan awal dugaan Tipikor dalam kasus ini. Tapi, Kejari Jaktim tetap saja tak melakukan kerja apa-apa. Entah apa yang di dalam kepala mereka,” kata Thomson Sirait, Ketua Umum LSM PAN (Pemantau Anggaran Negara), kepada IGS Berita di Jakarta, Minggu (19/03).

Setelah laporannya berjalan selama 16 bulan tanpa kejelasan, Thomson menuding pihak Kejari Jaktim telah melakukan tindakan “pengendapan perkara”. Menurut Thomson, perilaku itu membuat opini masyarakat terhadap Kejari Jaktim menjadi kian liar — mulai dari tuduhan tidak pro pemberantasan tipikor, tidak profesional, hingga dugaan “main mata” dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

“Kemunculan pandangan-pandangan miring itu adalah akibat dari perilaku Kejari Jaktim sendiri. Jangan salahkan masyarakat. Kalau mau dinilai baik, ya bertindaklah yang baik dan benar,” kata Thomson.

Kasusnya Mirip Modus Pengadaan UPS

Dalam laporannya, LSM PAN menyatakan, penyimpangan pada pengadaan sarana pembelajaran IBE DVT senilai Rp 38,9 miliar itu memiliki modus nyaris serupa dengan kasus UPS (Uninterruptible Power Supply) yang telah menjerat sejumlah pejabat tinggi dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Faktanya, lanjut Thomson, dalam kegiatan tersebut, perusahaan penawar tertinggi ditetapkan sebagai pemenang, meski sebetulnya tidak memenuhi syarat. Lalu, adanya distributor “fiktif” yang diduga telah melakukan pemalsuan merek, indikasi penggelembungan harga, serta distribusi barang yang tidak sesuai dengan isi kontrak.

Diperoleh data, tahun 2014, Sudin Dikmen Wilayah II Jaktim — melalui Sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) DKI Jakarta — melakukan pelelangan sederhana pascakualifikasi 12 paket pengadaan IBE DVT di tujuh kecamatan.

Muncullah 12 perusahaan pemenang, masing-masing CV Wilma Sejahtera (untuk pengadaan di SMA Kecamatan Matraman), PT Putra Argunsa (SMK Kec. Matraman), CV Herbert Rhegards (SMK Kec. Kramat Jati), PT Unsama Karyatama (SMA Kec. Ciracas), PT Cipta Rantau (SMA Kec. Pulo Gadung), PT Fajar Menyingsing (SMA Kec. Jatinegara), PT Karya Mavoli (SMA Kec. Kramat Jati), CV Erisa Kayla Jaya (SMK Kec. Duren Sawit), CV Formeni Angbelfat (SMK Kec. Pasar Rebo), PT Palito Bintang (SMA Kec. Pasar Rebo), CV Gracia Nauli Jaya (SMK Kec. Pulo Gadung), dan PT Dimar Abadi Sentosa (SMK Kec. Jatinegara).

Berdasarkan informasi dan data tanda terima barang dari pihak sekolah, diketahui bahwa seluruh kegiatan pengadaan IBE DVT itu menggunakan barang dari distributor PT. Jossen Teknologi Indonesia, yang beralamat di Jalan Raya Cikeas Ujung Nomor 56, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan bernomor telepon (021) 99265xxx, sekarang pun sudah mati total nomor tersebut. Ternyata, alamat dan nomor telepon tersebut tidak ditemukan dan diduga fiktif.

Sejumlah sekolah penerima pun mengaku bahwa barang yang dikirimkan itu masih ada yang kurang lengkap, tidak sesuai dengan isi kontrak pengadaannya. Padahal, lewat perhitungan matematis, harga sarana pembelajaran IBE DVT dalam proyek pengadaan tersebut mencapai nilai rata-rata sekitar Rp 133,56 juta per setnya.

“Saya menduga, telah terjadi rekayasa administrasi sejak proses pelelangan, yang mengarah pada spesifikasi merek tertentu. Fakta lainnya, setelah melihat sendiri barangnya, saya menduga barang yang disuplai dengan merek Jossen Teknologi Indonesia itu adalah produk rakitan dari merek lain, dengan kualitas yang tidak terjamin, padahal harganya mencapai ratusan juta rupiah per set,” kata Thomson.

Terkait perkara yang sudah mengendap sekitar 16 bulan itu, pihak Kejari Jaktim masih memilih untuk bungkam. Belum ada pernyataan resmi yang meluncur dari lembaga penegakan hukum ini. Sumber : IGSBerita/yhr

 

 

Leave a comment