Terbaru

Lagi, FPII Akan Gelar Aksi Nasional, Kepung Dewan Pers

KopiOnline Jakarta – Forum Pers Independent Indonesia (FPII) akan kembali menggelar aksi demo dengan massa yang lebih besar. Sasaran unjuk rasa yakni Gedung Dewan Pers, Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Gedung DPR RI.

Ketua FPII Kasihati bersama aparat kepolisian saat demo di depan Gedung Dewan Pers

Aksi Damai yang melibatkan para wartawan media online, cetak dan  radio, akan digelar pada Kamis (06/04/2017), dengan sasaran utama Dewan Pers di Kebon Sirih. Tuntutan FPII masih sama dengan alksi sebelumnya yakni penolakan kebijakan DP mulai dari verifikasi media, QR Code, sampai ke persoalan Panja.

Ketua Presidium FPII, Kasihhati dalam rapat presidium dengan pengurus harian Setnas FPII di Jakarta, Kamis (23/3/2017) mengatakan bahwa FPII akan gelar aksi kedua dengan jumlah yang lebih besar dan dengan tuntutan tegas awal April mendatang.

“Kita tidak akan menunggu lama, aksi kedua akan digelar FPII awal bulan April ini, dan tentunya dengan massa insan pers yang lebih banyak dari seluruh wilayah di Indonesia.” ucap Kasihhati Ketua Presidium FPII dalam rilisnya.

Menurutnya, FPII bukan musuh Dewan Pers, tetapi hadirnya FPII sebagai kontrol kinerja DP sekaligus menolak kebijakan kebijakan DP yang dianggap menyimpang dari UU Pers No.40/1999.

Sebelumnya, puluhan wartawan yang tergabung dalam forum pers independen Indonesia ( FPII ) Senin siang (20/03/17) menggeruduk kantor dewan pers dikawasan kebon sirih, Menteng Jakarta Pusat.

Puluhan pewarta ini memprotes kebijakan dewan pers terkait verifikasi media yang dikeluarkan dewan pers beberapa bulan lalu, dimana setiap wartawan yang melakukan liputan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari dewan pers. Sayangnya,tak satupun pengurus dewan pers menemui peserta aksi bahkan ruangan dewan pers seperti tak ber penghuni

Deputi organisasi sekretariat nasional FPII Jall Jazz Pamone menjelaskan, dewan pers harus menjelaskan semua kebijakannya, Dewan pers sudah melanggar UU kebebasan pers. Dengan dewan pers mengeluarkan kebijakan sepihak, banyak instansi yang menolak wartawan melakukan peliputan karena tidak dilengkapi surat keterangan dari dewan pers.

Aksi protes lalu dilanjutkan ke gedung DPR/ MPR RI. Kendati diguyur hujan deras, para pewarta tak bergeming bermandi hujan sambil berorasi dan bernyanyi. Alhasil, utusan wartawan diterima ketua komisi 1 DPR RI Drs. Abdul Kharis Almasyhari dari F-PKS. Beliau mengaku terkejut dengan kebijakan tersebut tanpa koordinasi dengan DPR yang membidangi jurnalistik. Abdul Kharis mengatakan, Sampat saat ini belum ada pemberitahuan dari dewan pers terkait kebijakan tersebut.

Pada dasarnya persoalan verifikasi belum layak ditetapkan oleh instansi manapun untuk menjadikan alasan pelarangan terhadap wartawan yang ingin meliput. Ketua setnas FPII Mustopa Hadi karya menambahkan, FPII akan mensomasi dewan pers yang melanggar UU Pers tentang menghalang-halangi tugas jurnalistik untuk mendapatkan informasi. maste

 

Leave a comment