Terbaru

Korupsi Alkes Depkes Menggurita, KPK Selusuri Aliran Dana ke DPP PAN

?????????????????????????????????????????????????????????

KopiOnline Jakarta: Kasus korupsi pengadaan barang alat kesehatan di Departemen Kesehatan ( sekarangt Kementerian) masuk katagori menggurita, karena aliran dananya juga mengalir ke perusahaan swasta dan partai politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin tertantang untuk membuktikan aliran uang tersebut ke sala satunya, DPP PAN dari kasus yang menjerat mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari. Setiap dakwaan yang dibacakan dalam sidang akan dibongkar satu persatu.

“Sudah jadi tugas KPK untuk membuktikan satu persatu yang ada di dakwaan,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (06/02/2017).

KPK akan menguji bukti-bukti terkait dakwaan di dalam persidangan Siti Fadilah Supari. Terdakwa juga masih berhak membela diri dan mengajukan sanggahan terkait fakta yang diungkap. “Yang pasti, kita akan buktikan yang kita dakwaan,” tegasnya.

Febri mengakui kasus ini berusia cukup lama. Bukan tanpa sebab, karena kasus ini merupakan limpahan kasus dari kepolisian. Dakwaan untuk Siti juga merupakan dua kasus yang dijadikan satu berkas.

“Dalam kasus pertama dan kasus kedua hasil pengembangan ini berbeda untuk misalnya pemeriksaan saksi-saksi. Untuk efektifitas kita gabungkan,” tutup dia.

Siti dalam sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Jakarta didakwa untuk dua kasus pengadaan alat kesehatan. Dalam salah satu kasus, jaksa mengungkapkan ada aliran dana masuk ke rekening DPP PAN.

Kasus pengadaan alkes tahun 2005, Siti didakwa telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 6,1 miliar. Atas perbuatannya ini, Siti didakwa dengan pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.

Sedangkan untuk pengadaan alkes tahun 2007, Siti didakwa telah menerima gratifikasi berupa travel cheque dengan total Rp1,87 miliar. Perbuatannya ini diancam pidana Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20/2001 jo Pasala 65 ayat 1 KUHP.

Dana Mengalir ke DPP PAN

Siti Fadilah Supari didakwa telah menyalah gunakan wewenang sebagai Menteri dalam pengadaan alat kesehatan (alkes). Dalam sidang pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut KPK menyebut putaran fulus askes juga menyinggung rekening DPP PAN.

Awalnya, jaksa Ali Fikri menyebut Siti mengarahkan pengadaan alkes di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) ke PT Indofarma Global Medika setelah bertemu dengan Direktur Utama dan Nuki Syahrun. Nuki merupakan adik ipar sekaligus Ketua Yayasan milik Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir.

Ary dan Nuki usai bertemu Siti langsung menghubungi Asrul Sani, (Manager Pemasaran PT Indofarma) soal keikutsertaan mereka dalam proyek pengadaan alkes di Departemen Kesehatan viagra 100mg prix en pharmacie. Nuki juga menghubungi Direktur Utama PT Mitra Medidua, Andi Krisnamurti, untuk menjadi suplier alkes bagi PT Indofarma.

Kemudian, Nuki, Ary dan Asrul menemui Mulya A Hasjmy dan menyampaikan bahwa Siti telah setuju untuk menunjuk langsung PT Indofarma selaku rekanan.

“Mulya A Hasjmy diminta (oleh Siti Fadilah) menunjuk langsung PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa,” ucap jaksa Fikri membacakan dakwaan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (06/02/2017).

Jaksa menyebut Siti pernah berkata ke Mulya agar proses penunjukan dimuluskkan karena status Nuki sebagai orang petinggi PAN. Jaksa menyebut ada kalimat, “Nuki adalah adik petinggi PAN, sama juga kita bantu PAN kamu ajukan PL-nya kepada saya,” tuturnya.

Mulya yang mendapat arahan ini, lanjut jaksa, langsung memproses verbal penunjukkan langsung guna membantu PAN. Usai proses penunjukkan selesai, Siti menandatangani surat yang ditujukan kepada Kepala PPMK tanggal 22 November 2005.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendata perbuatan Siti tersebut telah memperkaya PT Indofarma sebesar Rp364,6 juta dan PT Mitra Medidua sebesar Rp5,78 miliar.

PT Indofarma menerima pembayaran lunas dari Depkes sebagaimana di dalam kontrak, yakni sebesar Rp 15,5 miliar pada 4 April 2006. Setelah dipotong pajak menjadi Rp 13,9 miliar. PT Indofarma melakukan pembayaran ke PT Mitra Medidua sebesar Rp13,5 miliar.

Padahal, PT Mitra Medidua sejak 17 Januari 2006 melakukan pemesanan 21 jenis alkes dari PT Bhineka Usada Raya dengan harga jauh lebih murah. Mereka hanya mengeluarkan modal sebesar Rp7,7 miliar.

Selanjutnya, setelah menerima pembayaran dari PT Indofarma, PT Medidua pada tanggal 2 Mei 2006 mengirimkan uang sebesar Rp741 juta dan Rp50 juta ke rekening milik Yurida Adlani yang merupakan Sekretaris Yayasan Sutrisno Bachir Foundation.

Terhadap uang tersebut, Nuki selaku Ketua Yayasan memerintahkan Yurida untuk memindahbukukan sebagian dana kepada rekening pengurus DPP PAN, rekening atas nama Nuki dan ke milik anak Siti Fadilah, Tia Nastiti.

Pengiriman dana dari PT Medidua kepada Yayasan Sutrisno Bachir yang sebagian lagi kemudian ditransfer ke rekening pengurus DPP PAN. Hal tersebut disebut Jaksa sesuai arahan Siti Fadilah untuk membantu PAN.

Siti Fadilah langsung menanggapi dakwaan jaksa penuntut. Dia tegas menyebut tidak berafiliasi dengan PAN atau Demokrat yang tengah berkuasa.

“Saya pun jadi menteri bukan karena anggota partai apa pun, saya bukan simpatisan PAN, bukan pula simpatisan Demokrat,” tegas Siti saat bacakan eksepsinya. tim

Leave a comment