Terbaru

Pemeriksaan Sylviana hanya Klarifikasi Dokumen, kata Wadir

KopiOnline Jakarta, – Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Erwanto Kurniadi mengatakan kehadiran mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni ke kantor Bareskrim, Jumat, hanya mengklarifikasi beberapa dokumen.

“Ini kan mengklarifikasi saja. Kasus ini masih penyelidikan,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Erwanto Kurniadi dalam pesan singkat, Jumat.

Pihaknya pun enggan menanggapi pernyataan pasangan Sylviana dalam pencalonan kepala daerah DKI Jakarta, Agus Harimurti yang mengatakan kasus bansos ini terkait politik.

“Kalau itu bukan saya yang harus jawab,” tegas Erwanto.

Sejauh ini penyidik Bareskrim telah memeriksa sebanyak lebih dari 10 orang saksi dalam kasus ini.

Pada Jumat pagi, Sylviana Murni mendatangi Kantor Dittipikor Bareskrim Polri, Gedung Ombudsman RI, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta di Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015.

“Sebagai warga negara yang baik, harus taat,” ujar Sylvi.

Ia pun berujar tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi pemeriksaan hari ini. “Tidak ada (persiapan). Biasa saja,” katanya.

Pemanggilan pemeriksaan Sylviana sesuai Nomor: 8/PK-86/I/2017/Tipidkor tanggal 18 Januari 2017 perihal permintaan keterangan dan dokumen yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Akhmad Wiyagus.

Bareskrim sendiri mulai menyelidiki kasus ini sejak awal Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.lidik/04/I/2017/Tipidkor tanggal 6 Januari 2017 sesuai Laporan Informasi Nomor: LI/46/XI/2016/Tipidkor tanggal 24 November 2016. bbc

Penuhi Panggilan Bareskrim Polri

Mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni mendatangi Kantor Dittipikor Bareskrim Polri, Gedung Ombudsman RI, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta di Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015.

“Sebagai warga negara yang baik, harus taat,” ujar Sylvi, di Jakarta, Jumat.

Ia pun berujar tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi pemeriksaan hari ini. “Tidak ada (persiapan). Biasa saja,” katanya.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial Pemprov DKI di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Tahun 2014 dan 2015.

“Benar (penjadwalan pemeriksaan),” ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Erwanto Kurniadi.

Pihaknya pun menjadwalkan pemeriksaan Sylviana di Kantor Dittipikor Bareskrim Polri pada Jumat (20/1)untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Menurut dia, pemanggilan pemeriksaan Sylviana sesuai Nomor: 8/PK-86/I/2017/Tipidkor tanggal 18 Januari 2017 perihal permintaan keterangan dan dokumen yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Akhmad Wiyagus.

Bareskrim sendiri mulai menyelidiki kasus ini sejak awal Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.lidik/04/I/2017/Tipidkor tanggal 6 Januari 2017 sesuai Laporan Informasi Nomor: LI/46/XI/2016/Tipidkor tanggal 24 November 2016.ant

Kata Ahok soal Kasus Dana Bansos

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok angkat bicara terkait pemberian dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kwarda Pramuka DKI Jakarta, yang menyeret nama calon wakil gubernur DKI nomor urut satu, Sylviana Murni.

Menurut Ahok, dalam kasus pemberian dana bansos ini, pihak yang bertanggung jawab adalah penerima dana.

“Kalau kami hibah, hibah itu memiliki tanggung jawab yang menerima hibah. Jadi bukan tanggung jawab kami (Pemrov DKI),” kata Ahok di Hotel Santika, Jakarta Barat, Kamis 19 Januari 2017.

Ahok mengatakan, untuk beberapa organisasi atau lembaga ingin mengajukan hibah kepada Pemrov DKI Jakarta dengan tujuan yang mendasar yakni cepat terealisasi. Tapi, dalam hal pertanggungjawaban setelah pemberian hibah yaitu pihak penerima hibah.

“Jadi kalau Anda mengajukan hibah pada kami (Pemrov DKI), lalu kami akan lihat kebutuhannya terlebih dahulu baru hibah. Soal hibah ada korupsi, itu bukan urusan kami tapi urusan yang audit,” jelas Ahok.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri mengeluarkan surat panggilan untuk Sylviana Murni terkait dana bansos tersebut.

Surat pemanggilannya bernomor: 8/PK-86/I/2017/Tipidkorā€ˇ tanggal 18 Januari 2017 dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Akhmad Wiyagus.

Sylviana dimohon hadir dengan membawa dokumen terkait ke kantor Dittipikor Bareskrim Polri Jumat besok, 20 Januari 2017 pukul 09.00 WIB, untuk dimintai klarifikasi. Lp6

Leave a comment